Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan tindakan tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh kapal China yang disinyalir masuk ke perairan Natunam beberapa waktu lalu, tidak mengganggu wilayah kerja migas nasional di sana.ini sudah bukan provokasi tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional sehingga pemerintah harus bersikap
"Peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, ini sudah bukan provokasi tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional sehingga pemerintah harus bersikap.
Mulyanto mempertanyakan peran Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi.
Bagi bangsa Indonesia posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030, sehingga Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.
"Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya Pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam," lanjut Mulyanto.
Baca juga: Pemerintah diharapkan bangun Pulau Sekatung sebagai benteng kedaulatan
Baca juga: Natuna minta negara bangun armada induk di Pulau Laut
Untuk diketahui, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal China di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal China juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.
Kapal coast guard China disinyalir mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM.
Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk membangun bandara sipil dan militer di pulau terluar NKRI, Pulau Laut di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Wakil Bupati Natuna Rodial Huda melalui sambungan telepon di Batam, Rabu (8/9) mengatakan, rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
"Natuna dulu ada rencana membangun bandara sipil di Ranai Pulau Bunguran. Kemarin itu, Menko Marves mengatakan, enggak usah dibangun di situ lagi. Lebih baik bangun di Pulau Laut," kata Rodial Huda.
Wakil Bupati Natuna mengatakan pemerintah daerah menyambut baik rencana pemerintah pusat itu, karena Pulau Laut merupakan pulau terujung Indonesia, sehingga harus dilengkapi berbagai fasilitas memadai.
Selain itu, masih menurut dia, keberadaan bandara di Pulau Laut tersebut juga dipercaya bisa memperkuat NKRI.
Baca juga: KKP tangkap dua kapal ikan asing di Natuna
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
