• Beranda
  • Berita
  • Mendagri imbau masyarakat tidak euforia sebab kasus COVID-19 turun

Mendagri imbau masyarakat tidak euforia sebab kasus COVID-19 turun

24 September 2021 19:13 WIB
Mendagri imbau masyarakat tidak euforia sebab kasus COVID-19 turun
Mendagri Muhammad Tito Karnavian. ANTARA/HO-Kemendagri

Justru landai saat seperti ini semua pemangku kepentingan, baik provinsi maupun kabupaten kota, harus mempersiapkan skenario jika ....

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau masyarakat tidak larut dalam euforia karena penurunan angka kasus positif COVID-19.
 
Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan indikator yang menunjukkan perbaikan dalam penanganan COVID-19 tidak lantas menjadikan masyarakat berpuas diri.

Untuk itu, pelonggaran yang dilakukan juga mesti bertahap, berlanjut, dan bertingkat.
 
"Justru landai saat seperti ini semua stakeholder, baik provinsi maupun kabupaten kota, harus mempersiapkan skenario jika ada gelombang varian baru," kata Mendagri.
 
Menurut Tito, skenario yang dibuat pemerintah pusat tetap sama sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19.

Skenario tersebut, di antaranya meningkatkan kapasitas kesehatan, seperti ketersediaan obat dan oksigen, serta tempat isolasi terpusat (isoter) bagi penderita COVID-19.
 
Untuk masalah pendataan, Mendagri juga mengimbau daerah agar jangan sampai terjadi lagi kesalahan pada proses input terkait dengan angka-angka yang menjadi indikator penanganan.
 
Hal itu, kata Tito, berkaitan dengan status level penanganan pandemi yang akan ditetapkan pemerintah pusat pada daerah tersebut.
 
"Data perlu di-cleansing, dilaporkan dengan real, real dalam minggu itu," kata Mendagri.
 
Dikatakan pula bahwa permasalahan penanganan COVID-19 pada daerah padat penduduk juga mesti dicermati dengan baik.

Selain soal penanganan pandemi, Mendagri juga meminta pemerintah daerah agar berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Inovasi tersebut diperlukan, terutama bagi daerah yang pendapatannya masih jauh di bawah target.
 
"Jangan sampai pendapatan tersebut berada di bawah angka 50 persen. Pasalnya, dengan capaian seperti itu menandakan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target APBD pada awal tahun," katanya.

Hal itu, menurut Mendagri Tito, juga akan berdampak pada jalannya berbagai program kerja daerah.

Baca juga: Kemendagri beri pendampingan bagi peserta CPNS penyandang disabilitas

Baca juga: Kemendagri dorong penerapan demokrasi desa berbasis e-Voting

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021