Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemulihan ekonomi nasional tidak mungkin terjadi apabila angka penularan COVID-19 di Indonesia masing tinggi atau lebih dari lima persen per 100.000 penduduk menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO).
"Pemulihan ekonomi mustahil dilakukan apabila tingkat penularan virus masih tinggi atau di atas lima persen per 100.000 penduduk sesuai standar WHO," kata Wapres dalam pidato kunci pada seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 melalui konferensi video dari Jakarta, Rabu.
Secara ilmiah dan berdasarkan pengamatan, lanjut Wapres, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan telah terbukti efektif untuk mengendalikan penularan.
Cakupan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal juga menjadi upaya untuk dapat membuat masyarakat dapat berkegiatan kembali dengan berbagai kelonggaran di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Dibutuhkan tingkat cakupan vaksinasi minimal, sehingga tercapai herd immunity agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan risiko tertular COVID-19 yang lebih kecil," ujarnya menjelaskan.
Baca juga: Wapres minta TNI-Polri meningkatkan vaksinasi COVID-19 di daerah
Baca juga: Wapres minta masyarakat konsisten menerapkan protokol kesehatan
Untuk kondisi Indonesia, kata Wapres, cakupan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal tersebut ialah dengan pemberian vaksin COVID-19 kepada 208,5 juta orang. Upaya dari berbagai pihak perlu ditingkatkan guna mempercepat vaksinasi di daerah sehingga kekebalan komunal secara nasional segera tercapai.
"Itu suatu angka yang tidak kecil. Untuk itu dibutuhkan upaya extraordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu selama satu tahun," tuturnya.
Oleh karena itu, guna mencapai kekebalan komunal nasional tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kepala Polri untuk melakukan sinergi kekuatan dalam mempercepat vaksinasi.
"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," ujar Wapres.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
