Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menjadi kawasan industri rumput laut terintegrasi atau seaweed estate (lumbung rumput laut).Maluku Tenggara ke depan bisa jadi kawasan industri rumput laut terintegrasi, atau seaweed estate. Jadi kita bukan punya tambak terintegrasi saja nanti, rumput laut juga bisa
"Maluku Tenggara ke depan bisa jadi kawasan industri rumput laut terintegrasi, atau seaweed estate. Jadi kita bukan punya tambak terintegrasi saja nanti, rumput laut juga bisa," kata Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan telah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, tentang rencana pengembangan Maluku Tenggara untuk menjadi seaweed estate.
Rencananya, pengembangan kawasan industri rumput laut itu akan dilakukan di lokasi dengan luas 3.000 hektare dari total luas potensi kawasan budidaya rumput laut yang ada yaitu 8.662,63 hektare.
Menteri Trenggono juga mengingatkan kembali program penangkapan terukur yang sedang disiapkan dan akan segera diterapkan oleh KKP, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yaitu Laut Arafuru yang juga berbatasan dengan Maluku.
Menteri Trenggono meminta dukungan Pemda untuk bersama-sama dapat mengawal dan memastikan penerapan program penangkapan terukur dapat berjalan dengan tepat.
"Saya mohon dukungan Pemda, nanti yang melaut di daerah Tual ini, hanya boleh fishing industry dan nelayan lokal Tual, artinya nelayan tradisional ber-KTP Tual, Ambon, Merauke dan sekitarnya. Kalau di luar daerah ini, kita akan tindak tegas," ujar Trenggono.
Sementara itu, Bupati Thaher menyampaikan bahwa telah ada lima kawasan budidaya rumput laut yang telah berjalan, di antaranya Teluk Sathean, Teluk Loon Kelanit, Pulau-pulau Sepuluh dan sekitarnya, Teluk Hoat Sorbay, dan Pulau Kei Besar.
Thaher menjelaskan sejumlah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat luas melalui pengembangan industri rumput laut ini, diantaranya peningkatan harga rumput laut kering, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan perkapita penduduk, hingga angka kemiskinan menurun.
"Kami mohon dukungan dari lintas sektor, baik dari KKP, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Maluku Tenggara, agar target-target ini dapat tercapai," ujar Bupati Maluku Tenggara.
Sebagaimana diwartakan, KKP bakal mulai membangun kampung budidaya rumput laut di Kawasan Timur Indonesia sebagai upaya untuk mengembangkan salah satu komoditas unggulan subsektor perikanan budidaya tersebut.
"Pemerintah melakukan intervensi dengan membangun lahan baru berupa kampung rumput laut yang diproyeksikan akan dibangun mulai tahun depan di Maluku Tenggara dan Sumba Timur," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu.
Namun demikian, menurut Tb Haeru Rahayu yang akrab disapa dengan sebutan Tebe, untuk lokasi lain tidak akan ditinggalkan dan tetap akan dilakukan pembinaan serta akan dihubungkan dengan pihak swasta maupun lembaga permodalan untuk pengembangan daerahnya.
Tebe menerangkan bahwa untuk mencapai target produksi rumput laut yang diproyeksikan meningkat dari 9,78 juta ton di tahun 2019 menjadi 12,3 juta ton di tahun 2024, KKP telah merancang rencana kerja melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan budi daya baik dengan peningkatan produktivitas maupun pembukaan lahan baru.
Baca juga: Jangan remehkan kontribusi rumput laut RI untuk dunia
Baca juga: KKP bakal mulai bangun kampung budi daya rumput laut pada 2022
Baca juga: Anggota DPR: KKP perlu fokus kembangkan pupuk hayati dari rumput laut
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
