Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan total ada 10 lokasi parkir dengan tarif tertinggi bagi kendaraan tidak lulus uji emisi yang menyasar gedung pemerintahan milik DKI, perkantoran hingga pusat perbelanjaan.
“Kami sedang berupaya meminta swasta dan gedung pemerintahan,” kata Utusan Khusus Gubernur DKI Jakarta untuk Perubahan Iklim Irvan Pulungan dalam diskusi media di Jakarta, Kamis.
Baca juga: DKI tambah lokasi tarif parkir tertinggi kendaraan tak lolos uji emisi
Hingga saat ini baru ada tiga lokasi yang menerapkan tarif parkir tertinggi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, yakni IRTI Monas, Parkir Samsat Daan Mogot Jakarta Barat, dan Parkir Blok M Jakarta Selatan.
Khusus untuk tempat parkir yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta seperti pasar, kata dia, kemungkinan tidak masuk mengingat sebagian besar pengendara adalah masyarakat menengah ke bawah.
“Lebih logis kalau misalnya di pusat perbelanjaan atau perkantoran atau hotel,” ujar Irvan.
Dia menjelaskan upaya untuk menambah lokasi parkir dengan tarif tertinggi itu juga tidak mudah karena Pemprov DKI Jakarta juga perlu memberikan insentif tarif, yakni tarif normal atau tarif terendah.
“Jadi lebih kepada mekanisme ekonomisnya yang bisa kami berikan kepada stakeholder yang ikut. Itu sedang kami cari mekanisme dan formulanya,” tutur Irvan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2017, besaran tarif parkir bervariasi di antaranya untuk tarif layanan parkir di ruang milik jalan yakni golongan jalan kawasan pengendalian parkir (KPP) dengan jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya tarif terendah Rp3.000 sampai tertinggi Rp12.000 per jam.
Bus, truk dan sejenisnya Rp4.000 sampai Rp12.000 per jam, sepeda motor Rp2.000 sampai Rp6.000 per jam.
Kemudian golongan A dengan jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya Rp3.000 sampai Rp9.000 per jam, dan bus, truk dan sejenisnya Rp4.000 sampai Rp9.000 per jam serta sepeda motor Rp2.000 sampai Rp4.500 per jam.
Golongan B jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya Rp2.000 sampai Rp6.000 per jam, dan bus, truk dan sejenisnya Rp4.000 sampai Rp6.000 per jam, serta sepeda motor Rp2.000 sampai Rp6.000 per jam.
Baca juga: Anies: Tarif parkir di Jakarta bervariasi tergantung lolos uji emisi
Sementara itu, tarif layanan pemakaian lingkungan parkir (harian) sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya Rp4.000 sampai Rp7.500 untuk satu jam pertama, Rp2.000 sampai Rp6.000 untuk setiap jam berikutnya.
Bus, truk dan sejenisnya Rp6.000 sampai Rp7.000 untuk satu jam pertama, Rp3.000 untuk setiap jam berikutnya, sepeda motor Rp1.000 sampai Rp3.000 per jam.
Tarif parkir lain juga diatur berdasarkan langganan umum, langganan khusus pelataran parkir, gedung parkir, hingga layanan park and ride.
Pemprov DKI sebelumnya juga berencana menaikkan tarif parkir bahkan dengan besaran Rp60.000 per jam bagi mobil dan motor hingga Rp18.000 per jam yang saat sedang dikaji.
Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggencarkan uji emisi khususnya bagi kendaraan berusia di atas tiga tahun sesuai Pergub Nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
Uji emisi dapat dilakukan di tempat uji emisi terdaftar misalnya bengkel uji emisi, kios uji emisi dan kendaraan layanan uji emisi.
Masing-masing Suku Dinas Lingkungan Hidup di wilayah juga mengadakan uji emisi gratis namun dengan kuota tertentu yang diinformasikan melalui media sosial.
Hasil uji emisi nantinya akan direkam dalam sistem informasi uji emisi yang datanya juga terintegrasi dengan pengelola parkir.
Baca juga: Pemprov DKI sertifikasi teknisi uji emisi kendaraan
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2021
