UNDP: Indonesia catat kemajuan pada dimensi utama kemiskinan

Indeks Kemiskinan Multidimensi memberikan perspektif tentang kemiskinan yang tidak hanya mencakup pendapatan. Tetapi juga meliputi akses ke air bersih, pendidikan, listrik, makanan, dan enam indikator lainnya.

United Nations Development Programme atau Badan Program Pembangunan PBB menyatakan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan dalam berbagai dimensi pengentasan kemiskinan sebelum pandemi COVID-19 berdasarkan Indeks Kemiskinan Multidimensi/Multidimensional Poverty Index (MPI) global terbaru.

“Indeks Kemiskinan Multidimensi memberikan perspektif tentang kemiskinan yang tidak hanya mencakup pendapatan. Tetapi juga meliputi akses ke air bersih, pendidikan, listrik, makanan, dan enam indikator lainnya,” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Meskipun laporan ini menunjukkan beberapa kemajuan, lanjutnya, di antara kelompok-kelompok paling rentan di Indonesia sebelum pandemi, lebih dari satu juta orang berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan.

“Oleh karena itu, kita harus meningkatkan upaya untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya untuk memberdayakan masyarakat rentan yang terjerumus ke dalam kemiskinan,” ujarnya.

Baca juga: PJB Paiton-AIS Forum UNDP berdayakan wirausahawan perempuan pesisir

Berdasarkan MPI, sekitar 3,6 persen dari total penduduk Indonesia (9,5 juta orang) miskin secara multidimensi, sementara 4,7 persen selebihnya (12,8 juta orang) rentan terhadap kemiskinan multidimensi menurut data tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2012, sekitar 6,9 persen dari total penduduk Indonesia (17 juta) tergolong miskin secara multidimensi.

MPI juga menganalisis 10 indikator dalam berbagai dimensi dengan bobot yang sama, termasuk kesehatan, pendidikan dan standar hidup, serta membantu mengidentifikasi populasi miskin serta penyebab kemiskinan. Dimensi kesehatan dan pendidikan berasal dari dua indikator sedangkan taraf hidup berdasarkan pada enam indikator. Dalam kasus Indonesia, MPI menggunakan sembilan dari 10 indikator, namun tanpa informasi tentang gizi karena kurangnya data yang tersedia.

Nilai MPI yang merupakan proporsi penduduk miskin secara multidimensi yang disesuaikan dengan intensitas kemiskinan adalah sebesar 0,014. Nilai tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan data terakhir pada tahun 2012 sebesar 0,028.

Baca juga: Mendes: Penuntasan kemiskinan ekstrem harus jadi kerja bersama

Kendati demikian, studi yang dilakukan oleh UNDP Indonesia di puncak pandemi pada tahun 2020 memberikan gambaran yang lebih suram. Survei Rumah Tangga yang dilakukan oleh UNDP bekerja sama dengan UNICEF, Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera), dan lembaga Penelitian SMERU mencatat bahwa dampak COVID-19 telah menyebabkan kemunduran yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Menurut penelitian, penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran telah membuat rumah tangga yang disurvei, yang berada di kelompok 40 persen terbawah dalam masyarakat, menjadi lebih miskin dan bahkan lebih rentan.

Baca juga: Wapres: Pemberdayaan UMKM upaya untuk menghilangkan kemiskinan

Indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pandemi telah menyebabkan kemunduran berbagai pencapaian pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan secara keseluruhan mencapai 10,19 persen per Agustus 2020. Angka itu membaik sedikit menjadi 10,14 persen pada Maret 2021.

Temuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam laporan Voluntary National Review 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang menyatakan bahwa pandemi semakin memperparah ketimpangan. Rasio Gini Indonesia turun dari 0,402 pada tahun 2015 menjadi 0,380 pada tahun 2019, namun angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,385. Pada Maret 2021, berada di 0,384.

Indeks Kemiskinan Multidimensi disusun oleh UNDP dan Oxford Poverty and Human Development Initiative. Laporan terakhir mencakup 109 negara berkembang. Menggunakan klasifikasi UNDP untuk negara berkembang, MPI mencakup total 80 negara berpenghasilan menengah, termasuk 13 dari 26 negara di Asia Timur dan Pasifik.