Komisi VII DPR RI mendorong PT Barata Indonesia (Persero) untuk meningkatkan konten lokal dalam setiap proyek strategis nasional pemerintah sebagai upaya membangun kemandirian industri.Kami mendukung Barata Indonesia dalam perannya sebagai BUMN Manufaktur untuk meningkatkan konten lokal dari segi apapun, baik itu raw material produk, supply chain, maupun SDM
"Kami mendukung Barata Indonesia dalam perannya sebagai BUMN Manufaktur untuk meningkatkan konten lokal dari segi apapun, baik itu raw material produk, supply chain, maupun SDM," ujar anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri dalam siaran persnya yang diterima di Gresik, Jawa Timur, Selasa.
Dalam kunjungan kerja komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, batu bara, riset, inovasi dan perindustrian ke kantor pusat Barata Indonesia itu, Komisi VII DPR RI diwakili Ridwan Hisjam serta Dyah Roro Esti Widya Putri
"Kami mendukung penuh peningkatan konten lokal dalam proyek strategis nasional sebagai upaya substitusi produk impor dan membangun kemandirian industri," katanya.
Baca juga: DPR: RUU EBT ditargetkan selesai akhir 2021
Ia mengatakan, sudah sewajibnya perusahaan industri nasional mengambil peran yang sentral dalam proyek pembangunan di Tanah Air.
Menurutnya, pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat memacu produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi.
Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Roro mengajak Barata Indonesia untuk beraudiensi melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) yang diharapkan dapat memberikan dukungan dari segi regulasi terhadap peningkatan TKDN bagi kemajuan industri manufaktur di Indonesia.
Sementara itu, Ridwan Hisjam mengatakan, industri manufaktur Tanah Air masih didominasi industri impor, dengan TKDN yang sangat minim. Hal ini cukup memprihatinkan, meski keberadaan industri nasional tidak kalah bersaing dengan produk buatan luar negeri.
Ia mencontohkan produk Barata Indonesia yakni Bogie dan komponen turbin yang telah terbukti mampu menembus pasar global dengan kualitas produk yang bahkan telah disertifikasi oleh lembaga internasional.
"Jadi sekarang tinggal bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap industri ini. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian seluruh pihak sehingga Barata Indonesia bisa menjadi pioner kembali bagi penyediaan sarana prasarana pembangunan nasional dan industri manufaktur nasional," kata Ridwan.
Baca juga: Kemenperin inisiasi beri Sertifikasi TKDN gratis untuk alat pertanian
Selain menunjukkan dukungannya terhadap peningkatan konten lokal, Komisi VII DPR RI juga mendorong penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan sesuai dengan Rancangan Undang Undang EBT (Energi Baru Terbarukan).
"Kami juga mendorong proyek-proyek EBT dalam negeri lebih kompetitif dan berdaya saing sebagai solusi energi masa depan," katanya.
Ridwan menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah dari regulasi dan kebijakan menjadi hal yang krusial bagi kemajuan industri manufaktur saat ini. Pasalnya, sektor industri akan banyak menyerap tenaga kerja siap pakai, mampu mengundang investor, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Pemasaran Barata Indonesia, Sulistyo Handoko, mengapresiasi kunjungan dan dukungan yang diberikan oleh Komisi VII DPR RI.
Sulistyo berharap pertemuan ini dapat memberikan kebaikan bagi kebangkitan industri manufaktur tanah air.
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
