• Beranda
  • Berita
  • Kunker Ketua DPD RI, Kepri minta RUU Daerah Kepulauan disahkan

Kunker Ketua DPD RI, Kepri minta RUU Daerah Kepulauan disahkan

2 November 2021 22:22 WIB
Kunker Ketua DPD RI, Kepri minta RUU Daerah Kepulauan disahkan
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Gubernur Ansar Ahmad berkunjung ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Selasa (2/11/2021). ANTARA/HO-Humas DPD RI
Kunjungan kerja Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dimanfaatkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan.

"RUU Daerah Kepulauan sudah diperjuangkan selama 10 tahun. Kami berharap segera menjadi undang-undang, karena ini penting untuk membangkitkan perekonomian daerah kepulauan seperti Kepri," kata Ansar Ahmad saat mendampingi LaNyalla berkunjung ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepri, Selasa.

Ansar mengatakan sampai saat ini masih ada disparitas yang jauh antarperkotaan dan wilayah kepulauan. Dengan adanya UU Daerah Kepulauan dia yakin kebutuhan dasar masyarakat akan mudah terpenuhi.

Baca juga: Sulawesi Tenggara dukung RUU Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD

Baca juga: DPR-Pemerintah perlu segera bahas RUU Daerah Kepulauan


Menurutnya pendekatan pembangunan di wilayah pesisir atau kepulauan beda dengan perkotaan. Undang-Undang Daerah Kepulauan akan mampu menggerakkan produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir, dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Selain RUU Daerah Kepulauan, Ansar juga berharap ada dukungan-dukungan lain dari DPD agar pembangunan di Kepri semakin maju.

"Dengan kedatangan Ketua DPD kita berharap mendapatkan solusi setelah nantinya permasalahan-permasalahan yang ada disampaikan ke pemerintah pusat oleh DPD," ucap Ansar.

Sementara LaNyalla menjelaskan RUU Daerah Kepulauan yang juga diusulkan DPD RI telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Namun, pembahasan dan pengesahannya berada di DPR.

"Bolanya ada di DPR. Kita tidak tahu kenapa belum juga dibahas lebih jauh, padahal Presiden sudah mengeluarkan surat yang menugaskan beberapa kementerian membahasnya," ujarnya.

Pewarta: Ogen
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021