WHO menargetkan angka stunting tidak boleh melebihi dari 20 persen
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar program penurunan angka "stunting" atau tumbuh kerdil di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah menggulirkan program Kelurahan Bebas Stunting untuk menurunkan kasus ini hingga bisa mencapai 14 persen pada 2024.
Baca juga: Gubernur: Angka stunting Kepri peringkat 33 se-Indonesia
Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN RI menjalin kerjasama dengan BIN dimana realisasi dari kerjasama tersebut dilakukan perdana oleh BINDA Kepri, dalam membantu percepatan penurunan "stunting".
Menurut Hasto, angka "stunting" di Provinsi Kepri termasuk paling rendah karena ada pada posisi kedua paling bawah se-Indonesia.
Menurut Hasto, angka "stunting" di Provinsi Kepri termasuk paling rendah karena ada pada posisi kedua paling bawah se-Indonesia.
“Sesuai dengan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan penurunan angka stunting di Indonesia berada pada 27,67 persen pada tahun 2019. Namun angka tersebut dinilai masih tinggi karena WHO menargetkan angka stunting tidak boleh melebihi dari 20 persen,” tutur Hasto.
Baca juga: BKKBN optimistis Kepri mampu turunkan angka stunting pada 2024
Baca juga: BKKBN optimistis Kepri mampu turunkan angka stunting pada 2024
BKKBN Kepri mencatat total jumlah balita stunting di Provinsi Kepri sebanyak 6.928 orang atau 6,49 persen dari total 106.649 balita yang diukur. Dari jumlah tersebut, jumlah balita stunting terbanyak ada di Kota Batam yang mencapai 3.402 orang atau 6,10 persen dari total 55.760 balita yang diukur.
Hasto mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan bersama BINDA Kepri serta instansi Pemerintah Daerah yang terus berusaha menurunkan angka stunting di Indonesia.
“BKKBN RI berterima kasih atas kerjasama Binda Kepri dan instansi terkait bersama pemerintah daerah untuk terus menurunkan angka stunting di Indonesia, khususnya Batam yang saat ini sudah sangat baik penanganannya,” kata Hasto.
Baca juga: Pemprov Kepri nyatakan perang lawan stunting
Baca juga: Pemprov Kepri nyatakan perang lawan stunting
Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menyebutkan penduduk Kota Batam sebanyak 1,2 juta jiwa didominasi oleh usia produktif sehingga penanganan persoalan "stunting" juga penting untuk dilakukan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada BINDA Kepri atas bantuan dalam menuntaskan stunting di Provinsi Kepri.
“Wali Kota Batam telah memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Kota Batam. Terimakasih atas bantuan Binda Kepri, Polda Kepri dan Danrem 033/WP, diharapkan bersatunya FKPD dan OPD Prov Kepri dapat menuntaskan stunting di Prov. Kepri,” ucap Amsakar.
Perlu diketahui, dalam pelaksanaan program tersebut juga dilakukan pembagian 70 paket sembako oleh BINDA Kepri kepada keluarga dengan balita stunting. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi kerjasama yang dijalin antara BIN dengan BKKBN RI, yang baru perdana dilakukan di Kota Batam.
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo beserta Direktur 23 dari Kedeputian II Badan Intelijen Negara (BIN) Brigjen TNI Rudi Supriyanto, Kabinda Kepri Brigjen Pol. RC. Gumay, Kepala BKKBN Kepri Mediheryanto, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad dan Ust Das’ad Latief.
Pewarta: Fauzi
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021