"Kelima fokus area tersebut, yakni sumber daya alam, tata kelola keuangan, birokrasi dan hukum, serta politik dan pelayanan publik," kata dia di Jakarta, Selasa.
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.
Baca juga: PAKU Integritas KPK terapkan tiga strategi cegah praktik korupsi
Untuk area sumber daya alam, lembaga antirasuah tersebut memilih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) termasuk pula menteri dan jajarannya.
Selanjutnya, KPK fokus pada tata kelola keuangan. Dalam hal ini, KPK memanggil Kementerian Keuangan beserta jajarannya. Seterusnya, area birokrasi dan hukum dengan membekali atau memanggil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Selain itu, program PAKU Integritas yang digagas lembaga antirasuah tersebut fokus pada layanan publik. Dalam hal ini KPK memilih Kementerian Sosial. Apalagi, di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai, KPK menilai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat mengarah pada kinerja-kinerja Kementerian Sosial.
Baca juga: Mensos ingin PAKU Integritas dengan KPK jadi budaya tangkal korupsi
Hal itu meliputi penyelesaian keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, dan beberapa masalah sosial lainnya yang terjadi masyarakat, ujar dia.
"Tentu saja layanan publik dalam rangka menghadirkan negara untuk melayani fakir miskin dan anak telantar yang harus dipelihara oleh negara sesuai amanat undang-undang," ujar Ghufron.
Ghufron mengatakan Kementerian Sosial adalah kementerian kesepuluh yang diberikan peningkatan kecakapan atau pendidikan antikorupsi melalui program PAKU Integritas.
"Jadi, alasan pemilihan 10 kementerian itu mengacu pada fokus area PAKU Integritas," ujarnya.
Baca juga: KPK lakukan penguatan antikorupsi di Kemensos melalui PAKU Integritas
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
