Indonesia berambisi menempatkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung energi nasional dengan porsi 100 persen sejalan dengan komitmen mencapai target netralitas karbon pada 2060.Indonesia jelas memerlukan investasi skala besar untuk mendukung semua ambisi luhur terkait iklim..
Dalam peluncuran Net Zero World pada COP-26 di Glasgow, Skotlandia, awal November 2021, Menteri ESDM Arifin Tasrif menawarkan peluang investasi ramah lingkungan untuk sektor energi bersih di Indonesia.
Menteri ESDM mengatakan Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah terutama surya, air, bioenergi, angin, panas bumi, dan gelombang laut hingga potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dari keseluruhan potensi energi ramah lingkungan yang mencapai 648,3 gigawatt tersebut total potensi sumber daya yang telah dimanfaatkan baru mencapai dua persen, sehingga potensi bisnis energi bersih di Indonesia masih terbuka lebar karena banyak sumber energi bersih yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Dalam forum internasional itu, Arifin menyampaikan harga energi bersih terutama panel surya mulai kompetitif karena harganya cenderung menurun dari waktu ke waktu.
Apalagi bila didukung teknologi baru, seperti pumped storage, hidrogen, dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang melimpah di Indonesia dan bersaing dengan energi fosil.
Pada 2021, Kementerian ESDM menargetkan investasi sebesar 2,05 miliar dolar AS dengan rincian 10 juta dolar AS untuk konservasi energi, 68 juta dolar AS untuk bio energi, 730 juta dolar AS untuk panas bumi, dan 1,24 miliar dolar AS untuk energi baru terbarukan.
Pemerintah mengumumkan nilai realisasi investasi energi baru terbarukan dan konservasi energi pada paruh pertama tahun ini mencapai 1,07 miliar dolar AS atau sekitar 52,79 persen dari target yang ditetapkan pada 2021.
Rincian realisasi investasi itu terdapat pada bidang aneka energi baru terbarukan mencapai 590 juta dolar AS, investasi panas bumi 357 juta dolar AS, bioenergi 126 juta dolar AS, dan konservasi energi sebesar 6 juta dolar AS.
Baca juga: Di forum COP, DEN paparkan komitmen RI bangun energi bersih
Peta Jalan
Pemerintah Indonesia merumuskan peta jalan menuju netralitas karbon demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang. Dari sisi energi baru terbarukan, pemerintah akan menerbitkan dan mengimplementasikan berbagai regulasi selama periode 2021-2025.
Beberapa regulasi itu terkait undang-undang tentang energi baru terbarukan, pensiun dini pembangkit listrik batu bara, hingga konversi listrik diesel ke gas dan energi bersih sesuai potensi setiap daerah.
Selanjutnya, regulasi atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau juga diterbitkan untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang memasang dan meningkatkan pertumbuhan PLTS atap di Indonesia.
Pada 2025, pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen didominasi oleh pembangkit listrik berbasis matahari.
Bauran energi baru terbarukan ditargetkan bisa tumbuh pesat menjadi 42 persen dalam sembilan tahun ke depan didukung oleh jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak dua juta mobil dan 13 juta sepeda motor hingga pemanfaatan dimetil eter dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh per kapita.
Menteri Arifin menjelaskan pemerintah terus memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 milik PLN memberikan porsi lebih besar ke sektor energi bersih.
"Energi terbarukan akan berkontribusi lebih besar dalam pengembangan kapasitas pembangkit listrik dengan 20,9 gigawatt sumber energi baru terbarukan atau 51 persen dari total kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2030," katanya.
Lima tahun berselang tepatnya pada 2035, bauran energi bersih ditargetkan mencapai 57 persen yang didominasi PLTS, PLTA, dan PLTP dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh per kapita.
Pada 2040, bauran energi baru terbarukan diharapkan sudah mencapai 71 persen dan tidak ada pembangkit listrik tenaga diesel yang beroperasi, lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita.
Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama yang dijadwalkan beroperasi secara komersial dengan kapasitas 35 gigawatt sampai tahun 2060.
Selanjutnya, bauran energi baru terbarukan diharapkan sudah mencapai 87 persen pada 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh per kapita.
Pada 2060, bauran energi bersih ditargetkan bisa mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan PLTA serta didukung penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, dan penggunaan kendaraan listrik dengan angka konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.
Indonesia jelas memerlukan investasi skala besar untuk mendukung semua ambisi luhur terkait iklim yang tercantum dalam peta jalan menuju netralitas karbon pada sektor energi.
Baca juga: DPR: Kebijakan transisi energi bukan pilihan namun sudah keharusan
Dukungan
Dalam mewujudkan ambisi Indonesia mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan melesat 100 persen pada 2060, berbagai pihak menyatakan dukungan mereka baik dalam bentuk alih teknologi dan pinjaman modal atau investasi.
Pada September 2021, Bank Dunia setuju memberikan pinjaman modal sebesar 380 juta dolar AS untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Cisokan yang berjenis pumped storage dengan kapasitas 1,04 gigawatt.
Selain dukungan Bank Dunia, beberapa perusahan energi di Indonesia juga aktif mengembangkan proyek energi baru terbarukan, seperti PT Pertamina (Persero) yang mengalokasikan belanja modal sebesar 8,3 miliar dolar AS untuk menumbuhkan sektor energi bersih di Indonesia.
Anggaran itu adalah sembilan persen dari total belanja modal perusahaan yang mencapai 92 miliar dolar AS untuk periode 2020 sampai 2024 mendatang.
Selanjutnya, PT PLN (Persero) akan berinvestasi hingga 500 miliar dolar AS untuk mendukung pengembangan energi hijau, melakukan dekarbonisasi, dan mencapai target netralitas karbon hingga tahun 2060.
Sejumlah perusahaan swasta di dalam negeri juga terlibat aktif mengembangkan energi bersih, di antaranya PT Indika Energy Tbk yang menjalin kerja sama dengan perusahaan energi asal India bernama Fourth Partner Energy untuk membangun PLTS berkapasitas 500 megawatt di Indonesia.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia mendapatkan komitmen investasi sebesar 44,6 miliar dollar AS usai melakukan lawatan ke Uni Emirat Arab (UEA), pada awal November 2021.
Terdapat tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama, di antaranya investasi bidang energi baru terbarukan.
Bahlil mengungkapkan tidak mudah meyakinkan investor UEA untuk menamakan modal di Indonesia.
Menurut dia, karakteristik investor UEA itu merupakan kombinasi dari semua investor yang pernah ditemuinya mulai dari Jepang, China, Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Eropa.
"Dalam rangka melakukan respon cepat untuk mewujudkan konsep investasi bersama antara Indonesia dan UEA, kami telah diperintahkan mengurus seluruh hal terkait perizinan dan fasilitas lain yang dibutuhkan investor UEA di Indonesia," pungkas Menteri Bahlil.
Potensi sumber daya energi baru terbarukan yang sangat besar di Indonesia dapat menjadi kail investasi ramah lingkungan. Program mitigasi perubahan iklim secara gotong royong di sektor energi menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi hijau dan berkelanjutan demi bumi yang lebih baik.
Baca juga: IESR luncurkan kajian peta potensi teknis energi terbarukan
Baca juga: Peluang ekspor listrik dan gairah investasi EBT
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2021
