"Insya Allah (berlanjut), kita dari Pemprov DKI sudah diskusikan dengan Kementerian PUPR," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Riza menjelaskan, program-program pencegahan terjadinya banjir di Jakarta telah disusun sesuai perencanaan. Program pengendalian banjir tersebut salah satunya normalisasi sungai.
"Sudah disusun perencanaannya termasuk normalisasi, naturalisasi dan lain-lain. Pembangunan tanggul polder, waduk, semua sudah disusun mana prioritas tahapannya disesuaikan dengan perencanaan yang disesuaikan," ujar dia.
Baca juga: Kodim 0505/JT siagakan dua SSK untuk penanganan banjir
Baca juga: 200 petugas ikuti simulasi penanganan banjir di Cipinang Melayu
Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan normalisasi sungai selama kepemimpinannya di Ibu Kota.
Dia pun meminta agar Pemprov DKI dapat mengerjakan proyek normalisasi tersebut.
"Walaupun terlambat karena selama empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," kata Agustina di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/11).
Tina juga menyatakan, pihaknya menyetujui anggaran senilai Rp1,2 triliun untuk normalisasi dan restorasi sungai pada tahun 2022.
Baca juga: Pemkot Jakbar lakukan simulasi penyelamatan warga saat banjir
Sementara itu, dia menyatakan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar program sumur resapan dapat dihapus dan dialihkan untuk kegiatan penanggulangan banjir yang lebih terasa.
"Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," katanya.
"Semakin mengancamnya banjir di Jakarta ini membuat kita harus semakin bekerja keras dalam memikirkan jalan keluar terbaik agar Ibu Kota bisa mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi," ujar dia pula.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
