Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu mengajak negara-negara GNB ikut memperjuangkan komitmen yang sudah ada sejak awal berdirinya Gerakan Non-Blok di Bandung pada tahun 1955.
“Parlemen negara GNB perlu mendorong pemerintahnya masing-masing untuk mendukung kemerdekaan Palestina," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut Puan, kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari perjuangan bersama sejak adanya Konferensi Bandung yang belum dapat direalisasikan.
"Prinsip Konferensi Bandung telah mengamanatkan negara-negara Gerakan Non-Blok untuk mendukung Palestina dalam perjuangan mereka untuk keadilan," kata Puan.
Baca juga: Puan: DPR terapkan prinsip keterbukaan dalam bekerja
Mantan Menko PMK itu menambahkan Gerakan Non-Blok memiliki potensi kekuatan mengingat jumlah anggota negaranya yang cukup besar sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan berbagai isu global.
Namun, lanjut dia, kekuatan potensial ini harus diterjemahkan oleh masing-masing negara anggota menjadi pengaruh positif yang dapat memberikan kontribusi nyata.
"Hal ini menuntut kita semua untuk solid dan bekerja sama dalam kesatuan," kata Puan.
Puan hadir dalam acara Inagurasi Pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau Gerakan Non-Blok (GNB), di sela-sela Inter- Parliamentary Union (IPU) General Assembly Ke-143 di Madrid, Spanyol, Minggu, waktu setempat.
Dalam pidatonya, Puan menyampaikan semangat dan nilai Gerakan Non-Blok seperti kesetaraan sebagaimana yang diabadikan dalam Konferensi Bandung tahun 1955, lebih dari 60 tahun yang lalu masih relevan dalam konteks dinamika global saat ini.
Baca juga: Puan bicara pemerataan vaksin saat pimpin General Debate di IPU
Puan menyinggung soal Presiden pertama Indonesia Soekarno yang memprakasai Gerakan Non-Blok. Sejumlah delegasi, termasuk Presiden IPU dan pimpinan parlemen Azerbaijan diketahui memberikan pujian untuk Puan dan Soekarno atas peran masing-masing keduanya.
"Adalah Presiden Sukarno yang kebetulan kakek saya bersama dengan para 'founding fathers' lainnya yang memprakarsai gerakan ini," kata Puan.
Perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan memerlukan upaya bersama, ujar Puan.
Menurut dia, parlemen sebagai perpanjangan rakyat dapat berperan besar. Parlemen dapat membawa kerja sama agar GNB dekat dengan masyarakat dan membawa komitmen internasional ke tingkat lokal.
Melalui kerja sama parlemen, maka parlemen dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk mempromosikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19.
"Semangat Konferensi Bandung masih relevan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pencapaian SDGs," katanya.
Pertemuan dikoordinasikan oleh negara Azerbaijan yang kini merupakan Ketua GNB. Forum Network Parlemen GNB baru dibentuk setelah GNB berusia 61 tahun dengan tujuan agar GNB lebih inklusif dan kerja samanya dapat lebih langsung dirasakan rakyat yang diwakili parlemen.
Baca juga: Puan: Indonesia responsif gender dalam menyusun kebijakan
Puan menyampaikan penghargaannya kepada Milli Majelis Republik Azerbaijan yang telah menjadi tuan rumah pertemuan penting di sela-sela Sidang IPU Ke-143.
Inaugural Meeting of the Parliamentary Network of NAM sendiri dihadiri para pimpinan negara-negara GNB. Sekjen IPU turut hadir mengikuti forum ini.
Selain menghadiri forum GNB, Puan memiliki sejumlah agenda bilateral di sela-sela kegiatan IPU Ke-143. Ia sempat berbincang dengan Raja Spanyol, King Felipe VI of Spain yang hadir untuk membuka acara forum parlemen internasional itu.
"Saya berharap persahabatan antara Indonesia dan Spanyol terus terjalin dengan baik dan menguntungkan bagi kedua negara," kata Puan.
King Felipe VI of Spain merupakan raja termuda di Eropa, sembilan bulan lebih muda dari Raja Willem-Alexander (Belanda). Pria berusia 53 tahun tersebut dinobatkan sebagai Raja Spanyol pada tahun 2014.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
