Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Arwani Thomafi dalam keterangan pers tersebut keberadaan jembatan timbang itu dimaksudkan untuk membatasi angkutan yang bermuatan melebihi ketentuan. Hal tersebut penting mengingat untuk menjaga dan memastikan kondisi jalan tidak rusak dan juga keselamatan dan keamanan bagi pengendara yang lain.
Baca juga: Kemenhub kampanyekan pentingnya keselamatan berlalu lintas
Baca juga: Kemenhub dorong penerapan sistem manajemen keselamatan angkutan barang
Baca juga: Gapki: Perlu standardisasi kelas jalan sebelum berlakukan "zero ODOL"
Meskipun, menurutnya kondisi dari UPPKB Cikande dan UPPKB lainnya pada umumnya masih jauh dari memadai, sehingga keefektifitasan dan juga optimalisasi UPPKB masih jauh dari harapan.
Terkait dengan program Kementerian Perhubungan Zero ODOL, Komisi V DPR RI mendorong program tersebut hingga 2023.
Komisi V DPR RI juga berharap dengan adanya program tersebut tidak ada lagi over dimension (kelebihan dimensi) dan juga over loading (kelebihan beban).
Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan dapat mengkonsolidasikan dan menyinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, agar program Zero ODOL ini dapat terwujud dan tidak hanya menjadi program belaka.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021