BPJS Kesehatan menyampaikan Pemerintah Kota Metro, Lampung dapat menjadi contoh daerah lainnya dalam capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan bagi seluruh warga melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Kami sangat antusias dan mengapresiasi komitmen kuat Pemkot Metro, diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya. Kita ketahui kontribusi pemerintah pusat sudah cukup besar, namun masih ada masyarakat yang belum terkaver Program JKN-KIS. Tanpa uluran tangan dari pemerintah daerah, UHC tidak akan tercapai," ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Disampaikan, Kota Metro merupakan kota pertama di Provinsi Lampung yang telah mencapai UHC melalui program JKN-KIS.
Komitmen Pemkot Metro ini, diharapkan dapat menjamin akses layanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan warga Kota Metro.
David Bangun mengapresiasi wali kota setempat atas kepedulian, wujud sinergitas, serta kepatuhan Pemkot Metro terhadap undang-undang.
Secara langsung, David menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama serta penyerahan penghargaan UHC Kota Metro di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin.
Dia berharap, UHC yang telah dicapai Pemkot Metro ini bukan hanya pada cakupan jumlah kepesertaan namun mendorong optimalisasi serta pemerataan kualitas layanan pada fasilitas kesehatan.
Sampai dengan 1 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 226,4 juta jiwa atau 83,18 persen dari total penduduk Indonesia.
Sementara itu, terdapat lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Aceh, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, 118 kabupaten dan 49 kota di Indonesia yang telah mencapai UHC atau 95 persen dari total penduduk yang terlindungi oleh Program JKN-KIS.
David mengungkapkan BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan seluruh segmen kepesertaan, mulai dari peningkatan akses kanal pendaftaran berbasis digital baik bagi badan usaha, pemerintah daerah, maupun sektor informal untuk bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong terwujudnya UHC.
Baca juga: BPJS Kesehatan: Komitmen pemerintah lindungi penduduk jadi kunci UHC
Baca juga: BPJS Kesehatan: Komitmen pemerintah lindungi penduduk jadi kunci UHC
Selain itu, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat (badan usaha/badan hukum, filantropi perorangan atau masyarakat umum lainnya) untuk berkontribusi dalam pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) secara kolektif, atau berpartisipasi dalam program inovasi pendanaan masyarakat Peduli JKN.
Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin mengungkapkan bahwa saat ini pemerataan terhadap akses kesehatan merupakan hal yang terus diupayakan oleh Pemkot Metro.
Menurutnya, melalui UHC Program JKN-KIS merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut.
"Semoga dengan pencapaian UHC ini menjadi pemicu semangat seluruh 'stakeholder' (pemangku kepentingan) di Kota Metro sesuai peran dan tugasnya masing-masing. Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro akan bersama-sama mewujudkan UHC di tahun 2022 dan menyukseskan penyelenggaraan program JKN-KIS," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro Wahyudi Putra Pujianto mengungkapkan capaian kepesertaan Program JKN-KIS di Kota Metro sampai dengan Desember adalah 165.279 jiwa atau 95,57 persen dari jumlah penduduk berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) semester pertama tahun 2021.
Ia menjabarkan komposisi peserta saat ini untuk peserta Penerima Bantuan Iuran yang bersumber pada APBN (PBI APBN) sebanyak 20 persen, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 29 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 18 persen dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak dua persen, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU dan BP PEMDA) sebanyak 27 persen.
Turut hadir pada acara pemberian penghargaan UHC tersebut, Wakil Wali Kota Metro, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi, serta Kepala Bappeda Kota Metro.
Baca juga: BPJS Kesehatan berbagi pengalaman kepada India dalam upaya capai UHC
Baca juga: BPJS Kesehatan apresiasi Pemkab Sukabumi yang mampu capai UHC
Baca juga: Pemkab Bangli perpanjang pelayanan UHC dengan BPJS Kesehatan
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
