• Beranda
  • Berita
  • BNPT nilai program Warung NKRI mampu cegah bahaya radikalisme

BNPT nilai program Warung NKRI mampu cegah bahaya radikalisme

14 Desember 2021 20:28 WIB
BNPT nilai program Warung NKRI mampu cegah bahaya radikalisme
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU antara BNPT, Universitas Islam Malang (Unisma) dan Pemerintah Kabupaten Malang, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (14/12/2021). ANTARA/Vicki Febrianto

kawasan KKTN yang akan dikelola oleh eks napiter tersebut juga akan dilengkapi dengan koperasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan atau yang dikenal dengan “Warung” NKRI  mampu mencegah bahaya radikalisme yakni dengan mengedepankan sektor perekonomian dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa mengatakan dalam rencana pengembangan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang nantinya akan dilengkapi dengan Warung NKRI dan sejumlah unit usaha yang digerakkan oleh eks narapidana teroris (napiter).

“Ini nanti akan terlaksana dengan adanya obrolan kebangsaan sebagai upaya dalam melawan radikalisasi,” kata Boy.

Boy menjelaskan, selain pusat ekonomi yang digerakkan oleh eks napiter, program Warung NKRI juga akan memberikan edukasi untuk memupuk rasa nasionalisme melalui simbol-simbol negara termasuk pemutaran lagu-lagi nasional pada kawasan yang rencananya akan dikembangkan di atas lahan seluas 15 hektare.

Menurutnya, pada kawasan KKTN yang akan dikelola oleh eks napiter tersebut juga akan dilengkapi dengan koperasi. Pada koperasi itu, para eks napiter akan diberikan sejumlah pelatihan seperti pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dibimbing oleh mitra yang berkompeten.

“Penanggulangan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan kepada eks napiter. Diharapkan jika koperasi tumbuh, memiliki unit-unit usaha, kemudian mendatangkan hasil, devidennya bisa kita berikan kepada anggotanya yang juga di dalamnya ada eks napiter,” ujarnya.

Dalam proses deradikalisasi kepada para eks napiter, lanjutnya, akan melibatkan sejumlah kalangan seperti akademisi, tokoh-tokoh pemerintahan, hingga pihak yang berkompeten di bidang perkoperasian.

“Jadi kita sama-sama mengawal pada dasarnya kegiatan monitoring komponen dari deradikalisasi ini bisa berlangsung setelah di luar Lapas,” ungkapnya.

Program KKTN merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak yang mengedepankan kesejahteraan dan digagas oleh BNPT.

KKTN, bertujuan untuk mendorong kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mampu meminimalisir gerakan radikal terorisme.

Program KKTN tersebut digulirkan pada lima provinsi di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Tengah. Sementara provinsi yang menjadi pilot project antara lain Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Baca juga: BNPT jalin kerja sama kembangkan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara
Baca juga: Satgas BNPT: "Smart approach" strategi nasional selesaikan terorisme
Baca juga: BNPT apresiasi FKPT Sumbar tingkatkan kearifan lokal cegah terorisme

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021