Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai usulan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, belum diperlukan.saya (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan
"Pansus itu hak teman-teman di DPRD, hanya menurut saya (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," kata Riza di Jakarta, Rabu.
Riza mempersilahkan teman-teman DPRD untuk melakukan dialog dengan dinas terkait dan jika diperlukan bisa temui kontraktornya dan melihat di lapangan langsung agar bisa dicarikan solusi terbaik.
Lebih lanjut, Riza menegaskan bahwa hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan genangan atau potensi banjir mengingat salah satu fungsi dari infrastruktur tersebut adalah untuk menjadi penampung air.
Baca juga: DKI kejar target 26.000 sumur resapan selesai pada akhir 2021
"Faktanya di banyak tempat seperti Karanganyar, Fatmawati dan tempat lain tadinya ada genangan dan ada banjir, tapi sekarang tidak lagi," katanya.
Politisi Gerindra tersebut menyampaikan persoalan sumur resapan tidak bisa dilihat kasus per kasus, namun harus secara umum karena menurutnya dengan kehadiran sumur resapan akan sangat membantu terhadap persoalan genangan banjir.
"Terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas dinas SDA (sumber daya air) untuk memastikan kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu akan ada sanksi," tutur Riza.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Pansus Sumur Resapan, setelah diakui mereka bahwa banyak aduan masyarakat yang masuk terkait pembangunan infrastruktur ini bermasalah.
Baca juga: DKI Jakarta fokus selesaikan sisa target sumur resapan pada 2021
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp400 miliar resahkan warga," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian.
Justin mengatakan data pembangunan sumur resapan tidak terbuka dan Pemprov DKI Jakarta menurutnya menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tutur Justin.
Justin yakin pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan dan untuk memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.
Baca juga: Legislator: Normalisasi sungai paling efektif kendalikan banjir di DKI
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp411 miliar lebih," tutur Justin.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2021
