Jadi, kita harus tetap waspada meskipun tidak perlu panik.
Anggota DPR RI Darul Siska mengimbau semua pihak mendukung program pemerintah terkait dengan vaksinasi COVID-19.
Darul Siska di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dukungan itu perlu sebab pemerintah sudah berkomitmen akan terus mempercepat vaksinasi.
Darul Siska di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dukungan itu perlu sebab pemerintah sudah berkomitmen akan terus mempercepat vaksinasi.
"Pemerintah dalam rapat dengan Komisi IX sudah berkomitmen dan akan terus mempercepat vaksinasi. Selain itu, anggota Komisi IX berharap semua pihak mendukung program vaksinasi tersebut," kata Darul Siska.
Menurut dia, masyarakat harus tetap waspada, terlebih varian Omicron sudah masuk Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Masyarakat yang sama sekali belum divaksin harus segera ikuti vaksinasi. Sementara itu, mereka yang baru disuntik dosis pertama harus segera melengkapinya dengan vaksin kedua.
"Selama pandemi ini belum berakhir maka semua pihak tetap harus diingatkan dan sadar bahwa prokes tetap harus dilaksanakan secara ketat," ucapnya.
Darul Siska menilai upaya bangsa ini harus makin maju dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini harus diupayakan agar semua warga negara dilindungi dengan vaksin.
"Kalau sekarang vaksinasi anak 6—11 tahun, pada waktunya bila vaksin sudah selesai uji klinis bagi anak balita dan dinyatakan aman, anak-anak balita di Indonesia juga harus divaksin. Program vaksinasi boleh dihentikan jika pandemi berubah menjadi endemi," katanya.
Sementara itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menilai peran masyarakat dalam mencegah penularan Omicron sangat penting.
"Karena cara pencegahan supaya kita tidak tertular atau menularkan Omicron tetap sama, prokes, 3T, vaksinasi, PeduliLindungi. Semua perlu partisipasi masyarakat," kata Iwan Ariawan.
Menurut Iwan, instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini sudah cukup untuk upaya mengurangi penyebaran Omicron.
"Pemantauan indikator PPKM, terutama jumlah kasus, hospitalisasi dan kematian cukup sensitif untuk memantau jika ada perburukan akibat Omicron," katanya.
Selain itu, menurut dia, perlu kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan gerakan bersama memutus penularan Omicron. Kesadaran masyarakat itu diperlukan meskipun kasus COVID-19 sudah rendah saat ini.
"Jadi, kita harus tetap waspada meskipun tidak perlu panik," ujarnya.
Baca juga: Luhut kaji opsi perpanjang masa karantina WNI jadi 14 hari
Baca juga: Pemerintah tambah daftar negara yang dilarang masuk RI
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
