Universitas Brawijaya (UB) akan membuka dua fakultas baru pada tahun akademik 2022/2023, sebagai upaya perubahan di bidang akademik setelah status kampus tersebut menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).Saat ini ada 30 persen lebih mahasiswa yang mempunyai keringanan UKT
"Dua fakultas tersebut, adalah Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi Keperawatan dan Gizi, serta Fakultas Vokasi," kata Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Dr Aulanni’am di Malang, Jawa Timur, Jumat.
Ia mengatakan ketika UB masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU), pengajuan program studi (prodi) baru harus melalui laman Silemkerma Dikti. Namun, saat sudah berstatus PTNBH, usulan prodi sudah bisa kami lakukan di tingkat universitas.
Sementara itu, Rektor UB Prof Dr Nuhfil Hanani mengatakan saat ini dengan status UB yang baru tidak menempatkan kampus ini dalam jajaran pemain pemula. "Status baru ini tidak menempatkan UB sebagai pemain pemula, seharusnya kami sudah berada di atas semua perguruan tinggi yang terlebih dahulu berstatus PTNBH," katanya.
Hal ini, lanjutnya, karena sudah banyak persiapan yang telah dilakukan UB sejak masih menjadi perguruan tinggi BLU. "Kami optimistis dan siap dengan status baru. Seumpama membangun rumah, fondasi hingga bangunannya sudah jadi dan berdiri, tinggal mengisi perabot yang ada di dalamnya," katanya.
Selain perubahan di bidang akademik, beberapa perubahan juga akan dilakukan, seperti di bidang SDM dan keuangan.
Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan UB, Prof Gugus Irianto menjelaskan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti yang selama ini beredar dan akan ada perubahan struktur organisasi, baik di tingkat universitas maupun pada level kepegawaian.
Di tingkat universitas, UB mempunyai tiga organ, yaitu Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor dan Senat Akademik Universitas (SAU), sedangkan pada level kepegawaian akan ada perubahan struktur yang disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) yang telah disahkan.
Dari segi keuangan, mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini mengatakan UB tetap memperhatikan masyarakat dengan sejumlah anggaran yang telah disiapkan. "Kita menyiapkan anggaran lebih dari 25 persen, bahkan jauh lebih dari itu yang dapat bantuan, sehingga tidak ada alasan kuliah di UB tidak punya uang," katanya.
Baca juga: FIB Universitas Brawijaya gelar Festival Budaya Jepang secara digital
Baca juga: UB jadi percontohan pengembangan sistem digital sertifikasi halal
Prof Gugus mengatakan dengan status baru UB sebagai PTNBH, prinsip yang dipegang UB tetap tidak mencari keuntungan atau nirlaba. "PTN status apapun itu di Indonesia adalah sesuatu yang prinsipnya tidak mencari keuntungan atau nirlaba. PTNBH, apapun namanya, kita tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku," katanya.
Ia menjelaskan perbedaannya dibandingkan dengan universitas satker dan BLU, UB lebih fleksibel dalam mengatur organisasinya.
"Insya Allah dengan sumber pendanaan dari inovasi dan bidang usaha yang dimiliki UB, akan bisa membantu UKT mahasiswa. Saat ini ada 30 persen lebih mahasiswa yang mempunyai keringanan UKT," katanya.
Sedangkan dalam bidang kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengatakan tidak ada yang berubah dalam kegiatan kemahasiswaan. Namun, di tahun 2022 bidang kemahasiswaan ada dua direktorat, yaitu kemahasiswaan, pengembangan karir dan alumni.
Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) akan dilebur menjadi Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni. "Jadi, UPKK sudah tidak ada, tapi jadi direktorat dan di bawah WR III," katanya.
Dalam bidang kerja sama, Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama, Prof Dr Moch Sasmito Djati mengaku ada beberapa hal yang saat ini sedang dipersiapkan, antara lain dengan TNI dan perusahaan swasta atau BUMN.
Kerja sama dengan TNI dilakukan dalam bidang pembangunan perumahan rakyat. "Di awal tahun 2022 kita membuat PT untuk mendirikan usaha di bidang perumahan rakyat yang sehat dengan harga terjangkau," ujarnya.
Menurut dia, rumah sehat adalah yang dindingnya antibakteri, tapi murah. Saat ini sedang proses pengujian. "Dalam program ini kita bekerja sama dengan TNI untuk membangun perumahan TNI," katanya.
Sementara kerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta akan dilakukan untuk membantu memasarkan hasil riset dan inovasi yang dimiliki UB.
"Seperti kita ketahui, dengan Belgia dan Jerman kita dapat pinjaman lunak untuk membantu pembangunan RSUB. Lalu kita mendapatkan bantuan hibah dari Uni Eropa untuk membangun infectious disease yang akan dikelola di bawah LSIH. Keluaran dari pembangunan tersebut, adalah penelitian atau inovasi yang bisa dijual ke masyarakat. Insya Allah akhir bulan ini persetujuan pinajaman akan kita tandatangani," katanya.
Untuk koordinasi riset dan inovasi, akan berada di bawah Wakil Rektor V. "Jadi, awal tahun nanti UB akan punya lima wakil rektor," katanya.
Status UB menjadi PTNBH disahkan pemerintah pada 18 Oktober 2021, namun karena masih dalam waktu tahun berjalan, UB masih menjalani status BLU.
Baca juga: "Dokar" Universitas Brawijaya ulas layanan inklusif PA Malang
Baca juga: Kemenpan-RB tetapkan FTP Universitas Brawijaya sebagai zona integritas
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
