"Saya sangat mengharapkan adanya peluang yang lebih terbuka untuk akses perluasan bagi MBR yang non-fix income," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dalam acara penandatanganan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara daring di Jakarta, Kamis.
Menurut Iwan, hal tersebut menjadi perhatian mengingat arah kebijakan perumahan dan permukiman telah sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dari angka 56,5 persen ke 70 persen.
"Ini target yang luar biasa dan membutuhkan kolaborasi yang luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Baca juga: Menteri PUPR ingatkan pengembang bangun rumah berkualitas bagi MBR
Bantuan pembiayaan rumah FLPP telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2010 yang saat itu dikelola oleh PPDPP atau lembaga sebelumnya.
Hal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memastikan bahwa negara hadir untuk memberi dan menjawab apa yang menjadi concern kebutuhan masyarakat, khususnya MBR.
Kinerja penyaluran dana FLPP sejak tahun 2015 hingga 2021 terus meningkat dan melampaui target, bahkan capaian kinerja penyaluran FLPP 2021 mencapai Rp19,57 triliun untuk 178.728 unit atau sebesar 113,48 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit.
"Kami mengharapkan setelah Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP bergabung dengan BP Tapera dapat berkinerja lebih baik dan bersinergi dalam penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi MBR," kata Iwan.
Baca juga: Kementerian PUPR imbau Pemda dukung percepatan penyediaan rumah MBR
Baca juga: BP Tapera targetkan 309.000 unit rumah bagi MBR pada tahun 2022
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
