Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mengatakan pihaknya akan memberikan kepastian pasar dari hulu (supply atau produksi) hingga hilir (pembeli atau buyer) untuk koperasi.
Hal ini dilakukan dengan menciptakan ekosistem pembiayaan by design dengan skema tertutup (close loop) dan skema terbuka (open loop) untuk seluruh mitra LPDB-KUMKM, baik existing (mitra yang sudah ada) maupun mitra baru agar mencapai target penyaluran.
“Kedua skema yang berperan ini bukan hanya mitra ataupun LPDB-KUMKM saja, melainkan peran dan kontribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi (dan) Kabupaten/Kota, serta beberapa stakeholder (pemangku kepentingan) terkait,” kata Supomo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis.
Adapun beberapa mitra LPDB-KUMKM yang telah menciptakan ekosistem close loop ialah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan dan Koperasi pondok pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Jawa Barat
Koperasi-koperasi sektor riil seperti ini disebut telah menyediakan semua fasilitas untuk kebutuhan anggota, serta memiliki kepastian pasar dari hulu hingga hilir.
“Inilah yang perlu dicontoh oleh koperasi-koperasi lain di Indonesia,” ungkap dia.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo mengemukakan perihal strategi pengembangan usaha pihaknya di tahun 2022.
Pada tahun ini, target yang ditekankan adalah kerja sama LPDB-KUMKM dengan Badan Layanan Umum (BLU). Adanya sinergi ini dibentuk by design dengan menciptakan ekosistem yang terkonsep dan terkoneksi.
“Sinergi bukan hanya dengan BLU saja, namun juga dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini yang akan menjadi close loop yang luar biasa,” kata Jarot.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa bentuk strateginya adalah menciptakan dan memperbanyak jaringan agar koperasi maupun UKM dapat masuk ke dalam rantai pasok.
Sebagai contoh, ucap dia, BLU rumah sakit untuk memproduksi bahan baku dan bahan habis pakai yang dimanfaatkan oleh rumah sakit dapat diproduksi oleh UKM.
Menurut Jarot, LPDB-KUMKM berperan untuk menjembatani dan menggandeng para pemangku kepentingan tersebut. Namun, penyaluran dana bergulirnya tetap harus bergabung melalui wadah koperasi.
Mengenai peran LPDB-KUMKM dalam menjalankan fungsi penilaian terhadap calon mitra, lanjut dia, salah satunya dengan meminta rencana bisnis dari calon mitra agar LPDB-KUMKM dapat mengkaji dan menciptakan peta jalan guna dikaji lebih dalam perihal perkembangan ke depan kinerja usahanya.
Di sisi pengawasan, Jarot mengutarakan sistem deteksi dini (early warning system) yang menjadi bagian dari infrastruktur teknologi informasi harus dipatuhi untuk memastikan kesediaan mitra mau membagikan data secara transparan supaya LPDB-KUMKM dapat mengkaji perkembangan usahanya dari berbagai sisi.
“Di antaranya sisi pendampingan dan pemasaran sehingga tepat sasaran,” ucap dia.
Baca juga: Dirut LPDB-KUMKM ungkap strategi pembiayaan dana bergulir tahun 2022
Baca juga: LPDB-KUMKM dan Inotek jalin kerja sama untuk kembangkan UMKM
Baca juga: LPDB-KUMKM dukung IFF 2021 untuk kembangkan ekosistem startup
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
