Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat
Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat meninjau titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Jumat.
"Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara itu seperti sodetan jalan, Rencana Jalan Tol Bandara-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Jembatan Pulau Balang," kata Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Peninjauan melalui udara yang dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung itu juga melihat lokasi Jalan Lingkar KIPP, calon lokasi Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi yang menjadi area fokus tinjauan udara.
Tinjauan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR.
Kemudian, Pansus RUU IKN melanjutkan tinjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house.
Puncak kunjungan kerja yang turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J Rizal Primana tersebut adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR dan tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dalam diskusi yang menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut, perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda yang bersatu menyatakan dukungan untuk pembangunan IKN dan harapan agar IKN mampu menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi Indonesia.
Agenda tersebut turut menghadirkan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.
"Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi 'Kota Dunia untuk Semua'," pungkas Sidik.
Baca juga: Menteri PPN usulkan pembangunan IKN dibiayai APBN
Baca juga: Ketua Pansus harap nama ibu kota diumumkan saat pengesahan RUU IKN
Baca juga: Pemerintah implementasikan dunia metaverse pada IKN baru
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
