Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu, mengatakan, dirinya mendapat laporan dari aduan warga perihal kondisi keterisian bed rumah sakit untuk pasien DBD di RSUD dr Soewandhie penuh.
"Ketika saya meninjau di RSUD Shoewandhie, salah satu pasien terbanyak dirawat inap adalah penderita DBD, jumlahnya 14 pasien," katanya.
Baca juga: Dinkes catat kasus DBD di Kota Kupang terus turun
Menurut dia, bila ditemukan kondisi ruang rawat inap untuk penderita DBD penuh, maka pasien untuk sementara akan mendapatkan penanganan rawat di UGD terlebih dahulu.
"Atau bisa juga dirujuk ke RS lain, sebagaimana warga yang kemarin mengadu ke saya karena penuh lalu akhirnya pindah ke RS Bhakti Dharma Husada dan tanpa dikenakan biaya karena memiliki kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh Pemkot," ujarnya.
Legislator PKS tersebut mengatakan, pada prinsipnya RSUD Dr Soewandhie sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Jika penuh bantu agar warga dapat tempat di RS lain yang menerima kepesertaan BPJS.
Baca juga: Jakarta Pusat intensifkan penyemprotan meski kasus DBD masih rendah
Banyaknya pasien DBD ini, Reni mengimbau, warga agar senantiasa lebih menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah dan terhindar dari penyakit DBD.
Reni juga mengucapkan terima kasih kepada kader kesehatan para bumantik yang tidak lelah terus bantu perkuat jaga lingkungan warga agar terhindar dari DBD.
"Dengan menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar, semoga angka pasien DBD, baik di RS Soewandhie maupun faskes lainnya di Surabaya tidak terus bertambah dan pasien yang ada mendapatkan pelayanan yang baik dan bisa sembuh," katanya.
Baca juga: Jaksel optimalkan kembali jumantik antisipasi kenaikan kasus DBD
Adapun terkait pelayanan kesehatan di Surabaya, Reni mengatakan bahwa Surabaya sudah memiliki perda upaya kesehatan masyarakat dan juga kebijakan anggaran kesehatan di atas 10 persen yang menjadi batas minimal di UU Kesehatan.
"Saya akan terus mendorong upaya perbaikan layanan di RS ini dan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah harapan warga yang semestinya kita wujudkan di Surabaya. Saat ini dengan adanya UHC dimana BPJS premi pakai APBD, warga pun bisa terlayani dengan gratis," kata Reni.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, ada delapan kasus terkonfirmasi DBD di Surabaya selama Januari 2022.
Oleh karena itu, kata dia, sebagai respons cepat untuk penanganan kasus DBD, pihaknya mengambil sejumlah langkah yakni, pertama berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Surabaya untuk segera melaporkan kasus demam dengan gejala yang menyerupai DBD.
Kedua, berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menggerakkan semua elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan. Ketiga, mengoptimalkan peran kader kesehatan dengan melakukan pemantauan pada kondisi jentik di lingkungan permukiman di wilayahnya masing-masing secara rutin, minimal satu minggu sekali.
"Mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan melalui PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dan 3M plus (menutup, menguras, dan mengubur)," ujar dia.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2022
