Penyaluran KUR oleh koperasi yang masih rendah dikarenakan ketersediaan likuiditas koperasi yang kecil apabila dibandingkan perbankan
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan adanya bunga rendah dan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sebagaimana diketahui, plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini meningkat hingga mencapai Rp373,17 triliun dari Rp285 triliun untuk penyaluran hingga akhir tahun dan suku bunga KUR semakin diperkecil menjadi 3 persen dari 6 persen hingga Juni 2022.
“Porsi KUR yang semakin tebal dan suku bunga yang lebih kecil ini dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi UMKM lebih masif,” ujar dia saat menghadiri Pengumuman Penghargaan KUR Tahun 2021 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Menurut dia kebijakan KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM yang selama dua tahun ini terdampak COVID-19.
Ke depan, porsi KUR disebut akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM terutama dari lembaga pembiayaan perbankan bisa meningkat yang saat ini baru mencapai 19,8 persen. Pada tahun 2024, ditargetkan porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30 persen.
“Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM karena selama ini UMKM menjadi bemper ekonomi saat terjadi krisis,” kata Teten.
Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah dinyatakan akan fokus untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM yang menerima kredit agar kualitas kredit benar-benar terjaga dari potensi kredit macet.
Pada tahun 2021, penyaluran KUR mencapai Rp281,86 triliun yang disalurkan melalui 27 lembaga penyalur.
Secara rinci KUR yang disalurkan terdiri dari KUR super mikro sebesar 3,57 persen, KUR mikro 63,71 persen, KUR kecil 32,71 persen dan KUR TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 0,01 persen.
Di sisi penyalur KUR, didominasi oleh tiga bank Himbara (himpunan bank milik negara) dengan total pembagian 92,37 persen. Kemudian perbankan swasta 3,1 persen, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 4,37 persen, koperasi 0,05 persen dan perusahaan pembiayaan lainnya di bawah 0,05 persen.
“Penyaluran KUR oleh koperasi yang masih rendah dikarenakan ketersediaan likuiditas koperasi yang kecil apabila dibandingkan perbankan. Oleh sebab itu KUR yang disalurkan oleh koperasi sangat tergantung dari ketersediaan likuiditasnya,” ujar Menkop
Ia memperkirakan tahun 2022 ini kemampuan koperasi menyalurkan KUR akan meningkat meski tidak terlalu signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan UMKM bisa memanfaatkan fasilitas KUR tersebut demi mendorong peningkatan kapasitas usahanya.
Menurut dia, KUR juga menjadi salah satu instrumen fiskal yang sangat berperan bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.
"Kami meminta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya agar KUR ini bisa terserap dengan baik," ujar Airlangga.
Baca juga: Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun
Baca juga: Pemerintah alokasi Rp4,967 triliun tambahan subsidi bunga KUR
Baca juga: Kemenkop UKM janji turunkan bunga KUR
Baca juga: Kemenkop rancang model bisnis dorong UMKM serap KUR lebih besar
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
