“Dari segi BLT ini memang kita masih punya challenge karena ternyata dari target 8 juta KPM kita baru dapat sekitar 5,62 juta KPM,” katanya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Komposisi kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa tersebut meliputi guru 0,19 persen, buruh pabrik 1,92 persen, nelayan dan buruh nelayan 3,43 persen, pedagang dan UMKM 4,29 persen, petani dan buruh tani 58,75 persen serta lain-lain 31,42 persen.
Baca juga: Kemenkeu: Belanja kesehatan earmarked TKDD capai 72,17 persen
Astera menjelaskan penerima BLT Desa berdasarkan profesi sebagian besar adalah petani dan buruh tani sehingga menunjukkan bahwa bantuan pemerintah cukup menyasar kelompok target mengingat sesuai peta kemiskinan Indonesia sebagian besar di sektor pertanian.
“Dari peta kemiskinan di Indonesia ini hampir sama karena sebagian besar di pertanian jadi di petani dan buruh tani,” ujarnya.
Ia mengatakan BLT Desa tidak bisa tersalur dengan maksimal karena peran desa dan pemerintah daerah baik kabupaten/kota masih sangat minimal sehingga perlu didorong agar lebih aktif.
Baca juga: Menko PMK minta Kemendes memetakan desa percepat penyaluran BLT DD
“Selama ini masih ada desa-desa yang mendaftarkan dalam jumlah yang tidak banyak bahkan ada desa yang penerimanya 50 KPM padahal jumlah penduduknya banyak,” jelasnya.
Astera pun memastikan hal ini menjadi bahan evaluasi Kemenkeu ke depan dan pemerintah akan mengklasifikasi lebih baik untuk pemberian BLT Desa.
“Kerja sama juga kita lakukan dengan Kemendes dan Kemendagri untuk terus kita bersama memonitor daerah,” tegasnya.
Sementara itu, khusus untuk kinerja penyaluran Dana Desa untuk tambahan atau top up BLT Desa telah mencapai Rp65 miliar dengan jumlah desa yang sudah tersalur top up BLT Desa sebanyak 1.842 desa atau 40,28 persen kepada 72.224 KPM atau 16,21 persen.
Penyalur top up BLT Desa tertinggi adalah Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang mencapai 100 persen sedangkan jumlah penyaluran KPM terbanyak adalah Kabupaten Brebes sebesar 14.754 KPM atau 23,41 persen dari total KPM.
Top up BLT Desa ini sendiri diberikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yaitu diberikan tambahan sebesar Rp300 ribu per KPM selama tiga bulan kepada KPM BLT Desa tahun anggaran 2021 di seluruh desa pada 35 kabupaten prioritas.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
