Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyampaikan kolaborasi industri dan vokasi masih perlu ditingkatkan, karena lulusan pendidikan vokasi yang berdaya saing dan memiliki keahlian dapat memenuhi kebutuhan pekerja yang kompeten guna meningkatkan produktivitas industri.
“Pendidikan vokasi seringkali terlupakan dan kurang mendapatkan perhatian. Padahal lulusan pendidikan vokasi memiliki skill dan keterampilan yang memadai di bidang tertentu. Hal ini bisa menjadi nilai jual bagi para lulusannya,” kata Head of Education Unit CIPS Latasha Safira lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, langkah pemerintah dengan perumusan MoU antar kementerian cq Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (KemendikbudRistek), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian BUMN sudah tepat, tapi masih perlu ditingkatkan, misalnya pelibatan industri sebagai user dan penyedia lapangan kerja terkait kurikulum pendidikan vokasi.
Pembukaan akses kepada industri, lanjutnya, juga penting supaya para lulusan pendidikan vokasi terserap oleh industri yang tepat.
Dalam Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan CIPS, beberapa guru juga menyoroti pentingnya keterlibatan industri dalam pendidikan siswa.
Mereka berharap agar para pelaku industri dapat menyelenggarakan sesi informasi untuk mendemonstrasikan dan menguraikan keterampilan yang dibutuhkan siswa SMK untuk mendapatkan pekerjaan di industrinya masing-masing.
Baca juga: Kemenperin buka Program D1 Penjamin Mutu Pangan mulai 1 Maret
Ini dapat membantu siswa menentukan cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka serta meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.
“Dibutuhkan juga perubahan paradigma oleh para pemberi kerja dalam melihat kompetensi para lulusan. Perubahan paradigma sangat dibutuhkan untuk membuka akses mereka kepada industri yang memang membutuhkan keahliannya,” kata Latasha.
Pendidikan akademik yang memberikan gelar S1 atau S2 dan seterusnya masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Hal ini, menurut dia, berkontribusi pada sulitnya lulusan pendidikan vokasi mencari pekerjaan.
Persyaratan perekrutan karyawan baru yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi lebih mengutamakan lulusan yang mengantongi ijazah akademik ketimbang vokasi.
Pemerintah perlu melibatkan pemerintah daerah lebih banyak lagi dalam penyusunan kurikulum karena dapat diarahkan untuk mengikuti dan mengangkat potensi industri di daerah masing- masing.
Pendidikan vokasi adalah pendidikan diploma yang fokus memberi ketrampilan dan keahlian sehingga para peserta pendidikan ini mampu menjadi tenaga profesional yang ahli di bidangnya.
Para lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4). Ilmu yang diberikan memang dirancang untuk siap bekerja
Baca juga: Kemendikbudristek beri penghargaan industri bermitra dengan vokasi
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022