Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan harus ditambah agar bisa mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan Indonesia.Permintaan peningkatan anggaran belanja tersebut tentu harus dibarengi dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan yang harus terus meningkat.
"Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin komunikasi secara baik dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, agar tahun selanjutnya anggaran KKP dapat meningkat," kata Sudin saat memimpin rapat kerja bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Parlemen Senayan yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Sudin berharap anggaran belanja untuk KKP bisa mencapai 1 persen dari total APBN untuk bisa membiayai berbagai kegiatan dan program yang produktif dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Baca juga: DPR dukung tambahan anggaran bagi TI Balai Riset Observasi Laut KKP
Permintaan peningkatan anggaran belanja tersebut, kata Sudin, tentu harus dibarengi dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan yang harus terus meningkat.
Menurut dia, minimnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ditunjang dengan perspektif tekanan lingkungan, human error, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada seperti adanya pencemaran laut, perubahan iklim, perubahan ekosistem, dan tindakan pencurian ikan, dapat mengakibatkan terjadi percepatan laju degradasi sumber daya alam di perairan Indonesia.
Sudin mengatakan Komisi IV mendorong dan memandang perlu adanya penguatan integrasi koordinasi lintas sektoral antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang akuntabel.
Baca juga: DFW: Pemda perlu alokasikan dana guna bangun pelabuhan perikanan
Hal itu sebagai wujud upaya melakukan terobosan pencapaian target program dan kegiatan yang dicanangkan oleh KKP, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terwujud dan diimplementasikan.
"Komisi IV menjamin iklim serta sistem bisnis perikanan dan kelautan agar dapat produktif, kondusif, responsif dan mendatangkan kenyamanan bagi semua investasi. Karena tata kelola kerja yang sudah ditata dengan baik menuju kesejahteraan dan kelestarian sumber daya alam," kata Sudin.
Baca juga: Menteri KP: Refocusing anggaran tidak ganggu kepentingan masyarakat
Baca juga: Anggota DPD: Pemangkasan anggaran KKP berimbas kesejahteraan nelayan
Baca juga: Pengamat: Teknologi deteksi pencurian ikan perlu jadi fokus anggaran
Baca juga: Anggota DPR: Sektor perikanan dapat jadi tulang punggung perekonomian
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
