Dalam konferensi pers bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat, Suharyanto menjelaskan skenario pertama, yakni 4.000 orang tatap muka, sisanya dilakukan daring.
Selanjutnya, 2.000 orang tatap muka dan sisanya daring, serta yang ketiga adalah 1.000 orang tatap muka dan sisanya daring.Baca juga: Kedatangan delegasi GDPRR gunakan sistem gelembung perjalanan
Baca juga: Menko PMK: Indonesia siap selenggarakan forum internasional GPDRR
"Tentu saja untuk menentukan skenario yang dipilih kami masih akan menunggu petunjuk dari bapak presiden. Tentunya hal ini berkaitan dengan perkembangan COVID-19 yang melanda," ujar Suharyanto.
Suharyanto memastikan penanganan terhadap delegasi dengan negara rawan penyebaran Omicron maupun tidak, adalah sama. Pemerintah tetap berpegang pada Surat Edaran Satgas COVID-19 3/2022."Intinya tidak ada pembatasan terkait negara yang masuk ke Indonesia, baik yang Omicronnya sedikit maupun banyak, sama. Baik WNA maupun WNI yang masuk ke Indonesia dilaksanakan karantina tujuh hari," ujar dia.
Sebelumnya, kedatangan delegasi GPDRR 2022 di Bali dilaksanakan dengan mekanisme gelembung perjalanan atau travel bubble.Baca juga: Kepala BNPB: GPDRR 2022 bakal bangkitkan pariwisata Bali pascaCOVID-19
Baca juga: Presiden minta penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali dipersiapkan matang
Suharyanto mengatakan mekanisme tersebut mengatur sedemikian rupa kedatangan para tamu negara itu saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk melakukan skrining, hingga berkegiatan di Nusa Dua, Bali dalam acara tersebut.
Mekanisme tersebut, kata Suharyanto, memastikan protokol kesehatan para delegasi berjalan dengan baik selama perjalanan mereka mengikuti kegiatan GPDRR yang berlangsung pada Mei 2022.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
