Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Suharyanto menyampaikan bahwa Indonesia ingin penyelenggaraan acara yang akan diselenggarakan pada 23–28 Mei 2022 tersebut dengan aman, nyaman, sehat dan inklusif.
Namun, ini merupakan tantangan besar mengingat pandemi COVID-19 yang masih terjadi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di banyak negara.
Suharyanto yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional mengatakan bahwa pada hasil rapat tingkat menteri pada Jumat (28/1) tetap mengharapkan pelaksanaan GPDRR dengan pendekatan tatap muka dan dalam jaringan.
Baca juga: GPDRR di Indonesia untuk lihat kelebihan penanganan perubahan iklim
“Namun keputusan final akan diputuskan Presiden dalam rapat terbatas yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan pertimbangan penggunaan sistem bubble, seperti yang dilakukan pada pelaksanaan Badminton Indonesia Open, Super Bike Mandalika, Pekan Olahraga Nasional XX Papua atau pun G-20, dengan melakukan adaptasi dan penyesuaian. Penggunaan sistem bubble tersebut mencakup kedatangan di bandar udara hingga ke tempat kegiatan yang terpusat di Nusa Dua, termasuk kunjungan pada program field visit.
Dalam penerapannya, sistem bubble ini akan berdampak pada besaran dampak kegiatan terhadap ekonomi masyarakat Bali. Untuk itu, BNPB akan menyiapkan strategi tambahan dalam menyikapinya dengan melaksanakan pameran usaha mikro kecil menengah di lokasi acara, sarana penjualan suvenir secara daring atau pun field trip di lokasi-lokasi wisata yang tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Lebih lanjut, Suharyanto berharap penyelenggaraan GPDRR ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertemuan G20, baik sisi substansi maupun praktik baik penyelenggaraan acara internasional di masa pandemi COVID-19.
Pada kesempatan itu, Suharyanto menyampaikan kehadiran Sekretaris Jenderal PBB sangat penting di acara GPDRR ke-7 nanti sehingga ini akan memperkuat dan menambah nilai kepentingan GPDRR.
“Mohon dukungan dari Miss Mami Mizutori untuk mendukung kehadiran Sekjen PBB di Indonesia,” tambahnya.
Baca juga: GPDRR 2022 pastikan perubahan perilaku dalam hadapi bencana
Dalam pertemuan pagi itu, Kepala BNPB juga menyampaikan beberapa isu dan topik sebagai kontribusi substansi Indonesia dalam GPDRR, termasuk Deklarasi Jogjakarta, yang dihasilkan pada Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction ke-5 di Yogyakarta pada 2012 lalu.
Isu lainnya mengenai komitmen Indonesia dalam mendukung kampanye global untuk mewujudkan kabupaten dan kota tangguh bencana atau Making Cities Resilient (MCR). Komitmen MCR ini sejalan dengan agenda nasional yaitu ‘Indonesia Tangguh 2045.’
“Kami terus mendorong kepala daerah di Indonesia untuk mendaftar pada dashboard MCR. Saat ini telah ada 10 kepala daerah yang mendaftar,” kata Suharyanto.
Sementara Mami mengatakan kemajuan dalam bidang pengurangan risiko bencana kabupaten-kota di Indonesia lebih maju daripada kabupaten-kota di negara – negara lain. Juga peran pemuda yang sebetulnya bukan aksi untuk pemuda, tetapi aksi oleh pemuda, yang mana di Indonesia sudah maju, terwadahi oleh U-Inspire.
"Hal – hal seperti inilah kepemimpinan Indonesia yang pantas ditampilkan dalam GPDRR,” balas Mami.
Baca juga: PBB: GPDRR bangun kesepahaman global kesiapan hadapi bencana
Baca juga: Menko PMK laporkan kesiapan Indonesia helat GPDRR ke perwakilan PBB
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
