Anggota DPR: Optimalisasi Holding PTPN stabilkan harga minyak goreng

3 Februari 2022 09:38 WIB

Anggota DPR RI, Sihar PH Sitorus. ANTARA/HO.

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyarankan pemerintah untuk mengoptimalisasikan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng agar mampu menstabilkan harga.

"Optimalisasi Holding Perkebunan Nusantara dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sihar Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sihar mengatakan optimalisasi dapat dilakukan dengan membeli tandan buah segar (TBS) sawit dari petani dan melepaskan stok minyak sawit mentah untuk pasar domestik.

Baca juga: BUMN-Pemkot Bandarlampung gelar operasi minyak goreng murah

"Mengingat data pada tahun 2020 hasil produksi minyak sawit mentah dari Holding PTPN mencapai 2,38 juta ton," ujarnya.

Saran tersebut dikemukakan Sihar karena sejauh ini, menurutnya, kebijakan domestic market obligation (DMO) hanya menyisakan hasil produksi minyak sawit mentah sebesar 20 persen..

Angka 20 persen itu, lanjut dia, sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan minyak goreng di Indonesia yang dibutuhkan banyak orang.

Baca juga: DPR apresiasi produktivitas PTPN V amankan pasokan minyak goreng

"Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lainlah yang harus tergerus," ujar Sihar.

Dengan demikian, menurutnya, kondisi itu tidak akan mengatasi permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahun, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, Sihar memandang pemerintah perlu mengambil tindakan lain seperti saran yang dikemukakan.

Baca juga: Ibas imbau PTPN V dorong produksi sawit untuk kebutuhan domestik

Saran kedua dari Sihar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat menurunkan pajak ekspor (levy) sebagai insentif untuk mendorong produksi minyak goreng.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan pajak ekspor sebagai insentif mendorong produksi sehingga jumlah minyak sawit mentah di pasar lebih banyak dan berdampak pada harganya yang lebih kompetitif," jelasnya.

Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II ini menawarkan kebijakan penggunaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Penggunaan dana tersebut, kata Sihar, dapat diarahkan oleh pemerintah untuk pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.