BI: Pengembangan UMKM perlu didukung penguatan basis data

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, mengatakan penguatan basis data UMKM menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses UMKM.

Hal ini akan memperkuat sektor UMKM sekaligus meningkatkan inklusivitas keuangan karena terbukanya berbagai pilihan produk dan layanan keuangan bagi UMKM.

Ia mengungkapkan pemikiran tersebut mengemuka dalam pertemuan 1st Plenary Meeting of Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia jalur keuangan yaitu BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara virtual pada 3-4 Februari 2022.

Pertemuan ini membahas Agenda Prioritas G20 Presidensi Indonesia 2022 khususnya terkait dengan peran digitalisasi dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan UMKM, adapun Presidensi Indonesia bersama Italia dan Rusia yang diwujudkan dalam fungsi co-chairs GPFI memandu jalannya pertemuan.

Agenda GPFI 2022 difokuskan untuk mendorong digitalisasi dalam mendukung peningkatan pendapatan UMKM dan kelompok masyarakat rentan, serta untuk memperkenalkan inovasi digital dan harmonisasi data.

Pada diskusi mengenai pembiayaan UMKM, Erwin menyebutkan terdapat usulan kerangka analisis (regulatory diagnostic toolkit) terhadap layanan keuangan digital, yang bertujuan untuk memperkuat akses UMKM terhadap inovasi produk dan layanan keuangan digital, serta menentukan strategi yang tepat untuk memperkuat perolehan data dan informasi mengenai UMKM.

Baca juga: Presiden Jokowi: G20 harus dorong penguatan peran UMKM dan perempuan

Dalam pertemuan ini juga dibahas pentingnya identifikasi pendekatan dan metode yang paling efisien untuk melakukan harmonisasi data dan secara umum, seluruh anggota GPFI sepakat harmonisasi data sangat penting untuk pengembangan inklusi keuangan digital dan diyakini dapat diperluas tidak hanya untuk anggota G20, tetapi juga negara lainnya.

Pertemuan GPFI juga membahas topik mengenai inklusi keuangan digital dan perlindungan konsumen dalam mendukung inklusi keuangan, sehingga implementasi Framework G20 High Level Principles on Digital Financial Inclusion diharapkan dapat diperluas dengan tak hanya fokus pada negara-negara G20 namun juga negara lainnya.

Selain itu ia menuturkan turut mengemuka pula diskusi mengenai perlunya dilakukan peninjauan 10 tahunan terhadap G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection.

Program kerja GPFI di bawah kepemimpinan Presidensi Indonesia 2022 selaras dengan G20 Financial Inclusion Action Plan 2020 yang mencakup empat produk utama, yaitu implementasi kerangka kerja 2016 High Level Principles on Digital Financial Inclusion dan stocktaking report produk keuangan dan jasa UMKM selain produk pinjaman.

Kemudian regulatory diagnostic toolkit untuk penguatan akses UMKM terhadap inovasi jasa keuangan digital, serta harmonisasi data UMKM.

Baca juga: Presiden Jokowi: Tak boleh lagi ada cerita UMKM sulit akses modal
Baca juga: Mendag: Pertukaran data G20 harus beri manfaat bagi UMKM