Desakan itu disampaikan AS saat Rusia dan China menyalahkan sanksi AS sebagai penyebab memburuknya situasi kemanusiaan di Korut.
Rusia menempatkan isu sanksi di bawah sorotan sebagai bagian dari pembahasan dalam presidensinya di Dewan Keamanan (DK) PBB, yang beranggotakan 15 negara, selama Februari.
Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak dapat memimpin pertemuan tersebut karena ia dinyatakan positif COVID-19, kata para diplomat.
"Kami menyerukan Korea Utara untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menghentikan program senjata pemusnah massal (WMD) dan misil balistiknya yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri, warga Korea Utara yang rentan," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Baca juga: Istri Kim Jong Un kembali tampil di depan publik
Korea Utara yang bernama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea telah menjalani sanksi PBB sejak 2006 atas program-program nuklir dan rudal balistiknya.
Pada November 2021, Rusia dan China menghidupkan kembali upaya pada 2019 untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korut dalam langkah yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Korut.
Langkah itu hanya mendapat sedikit dukungan atau keterlibatan dari anggota-anggota DK PBB sehingga China dan Rusia belum mengusulkan pemungutan suara.
"Jika dewan memikirkan warga biasa Korea Utara dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada DK PBB.
"Kami sangat yakin bahwa alat sanksi Dewan Keamanan membutuhkan dosis humanisasi yang kuat," ujar Polyanskiy.
Baca juga: Korut benarkan telah uji coba rudal Hwasong-12
Menurut kutipan dari laporan rahasia PBB yang dilihat pada Sabtu (5/2) oleh Reuters, situasi kemanusiaan di Korut "terus memburuk".
Laporan itu mengatakan bahwa situasi krisis kemanusiaan itu mungkin terutama disebabkan oleh langkah pembatasan COVID-19 yang diterapkan Pyongyang.
Rusia dan China juga menggunakan pertemuan DK PBB pada Senin (7/2) untuk mengecam aksi sanksi-sanksi sepihak, tanpa menyebutkan nama negara.
Sementara itu, Thomas-Greenfield mengatakan dia prihatin dengan upaya untuk "mengkritik dan mendelegitimasi" sanksi sepihak sebagai tindakan melanggar hukum. Dia juga mengatakan bahwa AS dengan tegas menolak posisi itu.
Sumber: Reuters
Baca juga: AS desak Korut bergabung dalam pembicaraan setelah uji coba rudal
Baca juga: Sekjen PBB serukan pembicaraan denuklirisasi Semenanjung Korea
Korea Utara uji coba peluru kendali
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
