"Keduanya sama pentingnya dan merupakan pelengkap. Kita harus memiliki keduanya," kata kepala ekonom dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Profesor Fukunari Kimura, saat konferensi T20, Rabu (9/2) malam.
Baca juga: Daftar pekerjaan bidang TI yang diburu di era transformasi digital
Forum T20 merupakan salah satu engagement group dari G20.
Di satu sisi, dia menilai kesenjangan digital masih ada, bahkan di antara negara anggota G20. Perbedaan ini dipengaruhi keadaan geografis, bagaimana industri menggunakan teknologi dan kondisi masyarakat.
Pandemi virus corona akhirnya memaksa masyarakat untuk bisa mengadopsi teknologi. Konektivitas, pada saat yang bersamaan, membaik dalam waktu yang cepat, meski pun belum sempurna.
Kondisi ini bisa dilihat dari meningkatnya layanan pendidikan secara digital, pemerintahan berbasis elektronik, telemedisin dan teknologi finansial.
Baca juga: Transformasi digital ciptakan efisiensi pemerintahan dan pendidikan
"Permasalahan yang ada pun berubah, dari konektivitas fisik menjadi kemampuan teknis, bagaimana menggunakan teknologi tersebut," kata Kimura.
Transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai negara tentu membawa tantangan, bagi masyarakat, sektor swasta dan pemerintah. Pada dasarnya, transformasi digital akan berpengaruh kepada perekonomian sebuah negara, menambah produktivitas industri, menimbulkan bisnis baru dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat, kata Kimura, harus mengambil keuntungan dari konektivitas digital ini, misalnya menggunakan layanan digital.
"Ini menjadi sangat penting bagi masyarakat, sekaligus tantangan," kata Kimura.
Sementara bagi pemerintah, mereka diharapkan bisa memberikan kebijakan yang memberikan rasa aman dan efisien, termasuk menggunakan inisiatif dari swasta dan memberikan insentif yang tepat.
Sektor swasta mengalami perubahan yang signifikan pada era transformasi digital, mereka berubah dari menjalankan bisnis menjadi mendukung digitalisasi industri lain dan bagaimana digitalisasi tersebut bisa mendukung perekonomian.
Baca juga: KADIN: Digitalisasi faktor penting perkembangan sektor perdagangan
Indonesia mengusung tiga isu prioritas pada Digital Economy Working Group (DEWG) saat Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Isu pertama berupa konektivitas dan pemulihan pascapandemi (Connectivity and Post- Covid-19 Recovery) yang akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi.
Isu prioritas kedua berkaitan dengan Literasi Digital dan Keterampilan Digital (Digital Skills and Digital Literacy). Menurut Johnny, fokus isu ini berkaitan dengan pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.
Ketiga, isu prioritas Arus Data Lintas Batas Negara (Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust) yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas.
Pembahasan dilakukan untuk melanjutkan diskusi mengenai definisi “trust” dalam Data Free Flow with Trust dan prinsip arus data lintas batas yang disampaikan di Presidensi G20 Arab Saudi yaitu lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity, serta mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan untuk penggunaan identitas digital.
Isu dalam tiga prioritas presidensi G20 Indonesia di masing-masing Working Group (WG) dan Engagement Group (EG) G20 telah disusun ke dalam tiga klaster, yaitu Global Health, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.
Baca juga: Transformasi digital didorong dari empat sektor penting
Baca juga: Presidensi G20 dorong transformasi digital inklusif
Baca juga: Airlangga : pemerintah terus akselerasi penciptaan talenta digital
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2022
