Pemerintah tingkatkan kolaborasi dengan Bank Dunia perkuat ekonomi

Pemerintah Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan Bank Dunia (World Bank) guna mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Vice President of the World Bank for East Asia and Pacific Manuela Manuela V. Ferro di Jakarta untuk berdiskusi tentang prioritas program Kemenko Perekonomian pada masa pandemi COVID-19 dan dukungan Bank Dunia terhadap program Kemenko Perekonomian dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, Bank Dunia menyampaikan bahwa koordinasi antara pembuat kebijakan kesehatan dan keuangan, lembaga keuangan keuangan multilateral, dan lembaga kesehatan global perlu ditingkatkan.

Pendekatan multilateral untuk pembiayaan imunisasi ekstensif sebagai global public goods berdasarkan kolaborasi multi sektor domestik dan internasional juga perlu diperkuat. Oleh karena itu diperlukan pembiayaan Pandemic PPR (prevention, preparedness, and response) yang lebih memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan berbagai perkembangan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan program Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional seperti PPN dan PPnBM DTP untuk beberapa tipe kendaraan bermotor roda empat, program KUR, dan Program Bantuan Tunai PKL, Warung, dan Nelayan.

Selanjutnya juga dilakukan pembahasan mengenai arahan Presiden RI Joko Widodo tentang pencapaian target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terintegrasi. Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen, diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga kelompok miskin dan rentan.

Bank Dunia yang mempunyai unit khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem dunia, menyampaikan akan membantu Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan arahan Presiden RI ini.

Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik. Salah satunya melalui National Logistics Ecosystem (NLE) yaitu sebuah platform yang menghubungkan penawaran dan permintaan logistik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L).

Diharapkan dengan NLE tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan logistik nasional. Bank Dunia akan berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian dan K/L terkait untuk menyusun kajian dan policy untuk mempercepat proses logistik di Indonesia dan untuk mempercepat proses logistik tersebut diperlukan partisipasi aktif seluruh entitas logistik.

Lebih lanjut Airlangga juga mendiskusikan perihal transisi energi melalui perdagangan karbon dan Energy Transition Mechanism (ETM) yang adil dan terjangkau tanpa memberi beban yang terlalu berat bagi masyarakat, industri, dan keuangan negara. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dengan meluncurkan ETM dari batu bara ke energi terbarukan.

Terkait dengan G20 Joint Finance Health Task Force, Task Force yang dipimpin bersama oleh Indonesia dan Italia, dibantu oleh Sekretariat di WHO dan didukung oleh Bank Dunia. Oleh karena itu, Bank Dunia diharapkan dapat menyusun policy tentang bagaimana mengembangkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan untuk kesehatan global.

Baca juga: Bank Dunia: Kebijakan kesehatan publik dan ekonomi kunci pemulihan RI
Baca juga: Anggota DPR: Apresiasi Bank Dunia soal UU Ciptaker penilaian objektif
Baca juga: Menkeu dorong pemerataan pemulihan ekonomi di pertemuan World Bank-IMF