Dari tahun ke tahun target untuk mewujudkan rumah bagi masyarakat terus dicanangkan dengan berbagai pola pembiayaan, termasuk subsidi.
Umumnya program perumahan terutama dengan subsidi mendapat sambutan hangat dari masyarakat, karena rumah sampai saat ini masih menjadi barang yang mahal.
Hal ini wajar saja mengingat harga tanah terus terus mengalami kenaikan. Apalagi dihitung dari harga bahan bangunan, biaya pengerjaan, dan lain-lainnya.
Di sini, pemerintah berperan penting menjaga rumah selalu terjangkau bagi masyarakat menengah bawah. Hal ini bukan perkara mudah karena dinamika di lapangan sangat rumit.
Mulai dari ketersediaan lahan, pasokan rumah, penyaluran dana subsidi, kualitas rumah, infrastruktur pendukung, dan masih banyak persoalan lain di lapangan untuk menyediakan rumah murah.
Baca juga: Pengembang rumah kembali bangkit di tahun 2022
Pengembang senior pernah mengatakan meski lahan sudah tersedia, tapi pembangunan rumah murah tidak begitu saja bisa direalisasikan, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan untuk membangun rumah subsidi
Paling utama adalah lokasi, mengingat pembangunan rumah murah sulit direalisasikan kalau dibangun di pusat ekonomi seperti di DKI Jakarta, maka pilihannya di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), bahkan kini kian melebar jauh dari Ibu Kota Jakarta hingga ke kabupaten.
Lantas pertimbangan lain, izin-izin, ketersediaan infrastruktur di lokasi, kerja sama perbankan, terakhir pembelinya.
Lengkap
Seiring kian kompleksnya persoalan pengadaan rumah murah maka penting diciptakan apa yang disebut ekosistem perumahan.
Istilah ekosistem perumahan ini memang mencuat akhir-akhir ini yang dipopulerkan pelaku perumahan. Meminjam istilah ilmu Biologi yang berarti komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya.
Ekosistem perumahan sendiri merupakan institusi yang terlibat dalam lingkungan pengembangan perumahan, khususnya rumah rakyat. Institusi itu termasuk kementerian dan lembaga terkait yang menentukan keberhasilan atau kesuksesan program ini.
Sebenarnya, ekosistem perumahan sudah tersedia sejak lama. Hanya saja di tahun ini unsur yang terlibat kian lengkap termasuk perangkat peraturan dan perundangan yang menyertainya.
Baca juga: REI Jatim usulkan kenaikan harga rumah subsidi sebesar 7 persen
Di dalam ekosistem perumahan terdapat bank yang memfasilitasi KPR, Tapera yang bertanggungjawab dalam menyalurkan bantuan pembiayaan, pengembang, dan pemerintah selaku regulator di bidang perumahan, SMF yang memiliki misi pembiayaan sekunder perumahan, serta masih banyak lainnya.
Harapannya dengan kian lengkapnya institusi yang terlibat dalam ekosistem perumahan maka program pengadaan rumah murah kian mudah terealisasi sesuai target.
Pemerintah pada tahun 2022 menganggarkan Rp5,1 Triliun untuk sektor perumahan meliputi rumah khusus sebanyak 2.300 unit, rumah susun sebanyak 12.787 unit, rumah swadaya sebanyak 118.960 unit, dan bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU).
Kehadiran pemerintah sebagai regulator sangat menguntungkan masyarakat/konsumen rumah murah. Dengan kehadiran pemerintah maka kualitas rumah akan terkontrol, pemerintah tidak akan menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF) apabila spesifikasi bangunan tidak memenuhi persyaratan.
Dalam suatu ekosistem tentunya terdapat regulator yang mengaturnya agar sistem itu dapat berjalan dengan sendirinya tanpa gangguan. Hal ini yang juga digulirkan pemerintah untuk memperbaiki iklim perumahan.
Masyarakat saat ini membeli rumah subsidi akan mendapatkan rumah dengan kualitas terbaik dan layak huni. Seharusnya saat ini sudah tidak ada cerita dinding rumah subsidi yang baru disentuh sudah "bolong" atau baru sebulan ditempati atap sudah miring.
Bahkan untuk monitor rumah khusus pemerintah telah menerbitkan aplikasi yang dapat diakses semua pihak yang terlibat dalam ekosistem. Tujuannya untuk memastikan program perumahan yang dianggarkan setiap tahun dapat terwujud.
Perbankan
Salah satu yang memegang peranan penting dalam ekosistem perumahan adalah sektor perbankan. Tanpa adanya sektor ini pekerja, ASN, TNI/Polri, karyawan lebih mudah membeli rumah melalui layanan KPR.
Saat ini salah satu bank yang ikut mendukung program pemerintah adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang sejak awalnya program rumah subsidi ikut terlibat dalam penyaluran.
Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, dalam suatu kesempatan mengatakan, keinginan bank membantu masyarakat memiliki rumah dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Bahkan, BTN mendeklarasikan sebagai bank ramah lingkungan ("green banking") yang berarti ingin menyediakan rumah ramah lingkungan, rumah yang tertata, dan adanya komunikasi sosial antar penghuninya.
Bank BTN saat ini juga lebih selektif dalam membiayai perumahan, termasuk rumah subsidi. Hal ini untuk melindungi konsumen agar jangan sampai membeli rumah di daerah banjir atau di daerah yang tidak memiliki infrastruktur memadai seperti tidak tersedia air bersih, akses jalan, bahkan belum tersedia aliran listrik.
Kebijakan ini penting mengingat dalam membangun rumah bukan sekedar tempat hunian, tetapi juga membangun pusat peradaban. Di dalam rumah akan lahir generasi penerus yang akan berkontribusi dalam pembangunan, sehingga rumah menjadi program penting ke depannya.
Tak hanya BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), juga ikut andil dalam ekosistem perumahan dengan membiayai 309 ribu rumah pada tahun 2022.
BP Tapera saat ini bertugas menyalurkan pembiayaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) juga subsidi bagi masyarakat umum melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan melalui 48 bank umum dan bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia.
Baca juga: Keberhasilan Kementerian PUPR salurkan FLPP rumah subsidi di 2021
Dengan hadirnya perbankan dan Tapera dalam menyalurkan pembiayaan perumahan maka masyarakat sasaran akan kian mudah mendapatkan rumah.
Rumah kini tidak menjadi impian lagi bagi masyarakat, bahkan mereka yang bekerja di sektor informal kini berpeluang untuk mendapatkan rumah dengan kualitas yang tidak kalah dengan rumah non subsidi (rumah komersial).
Pembiayaan rumah subsidi ini memang sudah sepatunya terus diperbaiki sehingga masyarakat tetap mendapatkan rumah dengan standar terbaik. Harapannya dengan ekosistem yang telah terbentuk kesenjangan pasokan rumah dengan permintaan (backlog) kian diperkecil.
Saat ini backlog masih di kisaran 9 hingga 10 juta, harapannya dengan kian terciptanya ekosistem perumahan maka target pemerintah untuk memperkecil sampai 50 persen pada tahun 2024 dapat terwujud.
Baca juga: Kementerian PUPR minta BP Tapera tangani backlog perumahan dengan FLPP
Baca juga: SMF salurkan dana Rp3,85 triliun dukung pembiayaan KPR Subsidi
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Riza Harahap
Copyright © ANTARA 2022
