Wapres buka Rakernas BKKBN Tahun 2022

22 Februari 2022 11:24 WIB
Wapres buka Rakernas BKKBN Tahun 2022
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. (ANTARA/BPMI Setwapres)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2022 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa.

Dalam sambutannya, Wapres mencermati peran BKKBN, sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh, harus terus digemakan.

"Peran BKKBN, sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh, harus kembali digemakan dalam Rakernas ini. Selama lebih dari 50 tahun, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana beserta seluruh aspeknya," kata Wapres di Jakarta, Selasa.

Wapres mengatakan salah satu peran strategis BKKBN ialah pencanangan Program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia.  

Keberhasilan Program KB di masa lalu tersebut adalah salah satu contoh nyata dari peran strategis BKKBN.

Meski zaman berkembang pesat dan generasi berubah mengikuti zaman, lanjut Wapres, BKKBN harus tetap ada di garda terdepan, bahkan memperkuat perannya melalui kemitraan strategis dengan aktor-aktor penting lainnya.

Tema Rakernas BKKBN Tahun 2022 mengusung dua fokus utama, yaitu penguatan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting.

Oleh karena itu, setidaknya dalam dua tahun ke depan, Indonesia harus melihat capaian konkret dan terukur, terutama agar prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada 2024, sesuai target RPJMN 2020-2024. Bahkan angka stunting diharapkan menjadi nol persen pada 2030, tambahnya.

Wapres mengatakan permasalahan stunting memang harus ditangani secara serius, karena kekerdilan anak tersebut bukan hanya terkait masalah gagal tumbuh secara fisik.

Lebih dari itu, lanjutnya, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak, bahkan sebelum tumbuh dewasa karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitif anak.

"Padahal human capital sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Bila nyaris 30 persen anak Indonesia stunting, artinya 30 persen kekuatan pembangunan Indonesia di masa depannya terancam hilang," jelas Wapres.

Kerugian ekonomi bagi negara yang ditimbulkan oleh stunting juga merupakan masalah serius, karena 2 hingga 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting.

Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp450 triliun per tahun, katanya.

"Sehubungan dengan itu, saya kerap sampaikan bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran. Seluruhnya hanya perlu dioptimalkan dengan mengedepankan pendekatan keluarga dan kolaboratif, melalui kemitraan. Sehingga konvergensi lintas sektor bukan sekadar wacana, melainkan sungguh bisa terlaksana," jelasnya.

Wapres berpesan pentingnya peran keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, untuk memastikan pembangunan manusia berlangsung secara utuh mulai dari awal kehidupannya.

"Keluarga menjadi tempat di mana nilai-nilai agama, norma sosial dan nilai kebangsaan diajarkan dan dipraktikkan. Seseorang menjadi unggul dalam kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas, serta keimanan dan akhlak, karena dibentuk di dalam sebuah keluarga. Untuk itu, sangatlah tepat jika semangat membangun bangsa ini dimulai dengan membangun keluarga-keluarga," katanya.

Wapres juga berharap Program Bangga Kencana dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok. Pemahaman diri akan pentingnya membangun ketahanan keluarga dapat menjadi bekal yang menentukan kualitas keluarga Indonesia ke depan.

"Kita ingin membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin, serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat," tukasnya.

Sementara terkait optimalisasi sumber daya, Wapres meminta pelaksanaan percepatan penurunan stunting tidak melupakan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Kemitraan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda), maupun dengan lembaga non-pemerintah, telah dibangun dengan melibatkan banyak pihak dan berbagai sumber pendanaan. Wapres berharap hubungan kemitraan tersebut harus dijaga agar tetap langgeng.

Terakhir, terkait konvergensi antarprogram, Wapres mengingatkan konvergensi harus direalisasikan. Konvergensi memerlukan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingan demi mencapai tujuan bersama.

Program, kegiatan dan anggaran diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran.

Wapres menaruh harapan yang sangat besar kepada BKKBN, dengan kekuatan akar rumputnya, untuk dapat mewujudkan tujuan mulia dalam menyukseskan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Wapres juga berharap seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), pemda hingga jajaran tingkat desa dan kelurahan, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan (ormas), beserta mitra pembangunan lainnya dapat terus bekerja sama.

Pelibatan tokoh lintas agama juga harus diupayakan guna mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Akhirnya dengan mengucapkan bismillaahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional BKKBN Tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan inayah-Nya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, wassalamu’alaikum waarahmatullahi wabarakatuh," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pentingnya rencanakan kehamilan untuk cegah stunting
Baca juga: BKKBN gandeng IKIP PGRI-OSO Universitas kembangkan Bangga Kencana

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022