"'Creative financing' sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan perlu terus dicari dan dikembangkan," kata Riza Patria ketika membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 secara daring di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pembiayaan kreatif (creative financing) dibutuhkan agar pembangunan tetap terlaksana mengingat kemampuan APBD yang terbatas.
Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada para kepala perangkat daerah agar memastikan seluruh rencana kerja instansi masing-masing untuk 2023 disusun secara cermat, terukur dan memungkinkan untuk dieksekusi secara efektif dan efisien.
Baca juga: DKI Jakarta perlu kewenangan khusus untuk jadi kawasan ekonomi
Tujuannya, kata dia, agar program kerja dapat dijalankan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkeadilan.
"Pastikan juga semua anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekedar mencapai 'output' namun harus mencapai 'outcome' yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta," kata Riza.
Selama ini, beberapa contoh pembiayaan kreatif di antaranya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, ada juga "blended finance" atau pembiayaan campuran yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, berdasarkan asumsi makro rencana pembangunan daerah pada 2023 untuk pertumbuhan ekonomi Jakarta diproyeksikan tumbuh 5,8 persen.
Baca juga: Pemprov DKI susun rencana jadi pusat bisnis skala global
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 8,21 persen, rasio gini 0,399 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,9.
Selanjutnya, inflasi diproyeksikan berada pada rentang 3-4 persen dan tingkat kemiskinan berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI mencapai 4,39 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, realisasi pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2021 sebesar 3,56 persen.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka 8,5 persen, rasio gini 0,41, dan IPM sebesar 81,11.
Selanjutnya, inflasi mencapai 1,53 persen dan tingkat kemiskinan mencapai 4,67 persen.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
