• Beranda
  • Berita
  • Celios: Indonesia bisa tarik investasi di tengah konflik Rusia-Ukraina

Celios: Indonesia bisa tarik investasi di tengah konflik Rusia-Ukraina

1 Maret 2022 18:50 WIB
Celios: Indonesia bisa tarik investasi di tengah konflik Rusia-Ukraina
Tangkapan layar Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira dalam webinar "Potensi Industri Pertanian di Pusaran Pasar Modal" yang dipantau di Jakarta, pada Kamis (2/12). (Adimas Raditya)

Indonesia bisa menarik investasi dari negara-negara yang berkonflik, misalnya dengan merelokasi pabrik besi baja...

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia bisa memanfaatkan konflik antara Rusia dan Ukraina untuk menarik lebih banyak investasi dengan merelokasi pabrik di lokasi yang terlibat konflik.

"Indonesia bisa menarik investasi dari negara-negara yang berkonflik, misalnya dengan merelokasi pabrik besi baja kemudian beberapa pabrik elektronik, otomotif, dan spare part otomotif," kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Menurutnya pemerintah bisa mulai melakukan pendekatan kepada para produsen yang memiliki basis produksi di Rusia maupun di Ukraina untuk segera beralih ke Indonesia.

Baca juga: Bahlil: Investasi sektor pariwisata perlu dapat insentif lebih

Pemerintah juga dapat menyiapkan insentif khusus yang dapat membuat produsen semakin tertarik merelokasi pabrik mereka.

Di samping itu Presidensi G20 Indonesia juga dapat melakukan intervensi dengan mengajak negara-negara yang sedang berkonflik, khususnya Rusia dan Amerika Serikat yang mendukung Ukraina, untuk bertemu dalam forum G20 dan membahas resolusi konflik.

"Indonesia bisa menjadi penengah karena tidak memiliki kepentingan terhadap konflik di Ukraina. Kalau itu bisa dilakukan, sebagai presiden G20 Indonesia akan dianggap sukses," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani tetapkan 332 industri tujuan investasi PPS

Sementara itu untuk menjaga stabilitas dalam negeri, dengan potensi meningkatnya harga minyak bumi dan komoditas lain, menurut Bhima pemerintah perlu mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.

"APBN-Perubahan ini untuk menyesuaikan kembali beberapa indikator khususnya nilai tukar rupiah dan inflasi yang bisa lebih tinggi dari perkiraan," katanya.

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022