"Transformasi perikanan Indonesia akan lepas landas pada tahun ini. Keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi merupakan pedoman utama untuk berubah menjadi kebijakan perikanan masa depan negara kami," kata Menteri Trenggono dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Menteri Trenggono menyatakan telah memperkenalkan kebijakan penangkapan terukur yang merupakan bagian dari transformasi perikanan Indonesia di hadapan ribuan peserta forum internasional tahunan World Ocean Summit (WOS) ke-9, 1 Maret 2022.
Dalam presentasi "Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia", Trenggono menyatakan bahwa penerapan kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari tiga fase utama dalam transformasi tata kelola perikanan di Indonesia.
Pada fase ini, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota tersebut dibarengi dengan restrukturisasi ekonomi nelayan dan pembudi daya ikan.
Fase selanjutnya berupa percepatan pertumbuhan berfokus pada ekonomi biru, serta memperkuat pertumbuhan tersebut. Melalui fase-fase ini, menurutnya Indonesia menargetkan menjadi pengelola perikanan berkelanjutan yang diakui dunia.
"Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk mempertahankan lingkungan laut dan pada saat yang sama memajukan pertumbuhan ekonomi," papar Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Menteri Trenggono menambahkan, penerapan kebijakan penangkapan terukur juga merupakan wujud dari implementasi prinsip ekonomi biru.
Sebagai negara Ocean Panel, lanjutnya, Indonesia menjadikan prinsip ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk mewujudkan keberlanjutan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kebijakan penangkapan terukur yang mulai dijalankan pada tahun 2022 ini akan membawa sektor kelautan dan perikanan ke era baru dengan banyak dampak positif.
Menurut dia, akan ada banyak dampak positif dari penerapan kebijakan penangkapan terukur, khususnya untuk wilayah timur Republik Indonesia.
Berbagai dampak positif itu, ujar dia, mulai dari tumbuhnya usaha baru yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja, hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
Baca juga: KKP dinilai perlu perhitungkan kesiapan dan risiko penangkapan terukur
Baca juga: KKP jamin izin perikanan dipermudah pada era penangkapan terukur
Baca juga: KKP-GEF bersinergi wujudkan kebijakan penangkapan ikan terukur
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
