Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memasifkan peran yang dimiliki perguruan tinggi guna mempertajam strategi untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan di Indonesia.
“Dalam rangka percepatan penurunan stunting, dalam waktu dekat BKKBN akan melakukan kerja sama dengan Forum Rektor Indonesia dalam platform matching fun Kedaireka,” kata Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Dani menuturkan kerja sama itu nantinya akan memanfaatkan platform milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) yakni Kedaireka dan memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Segala bentuk kegiatan nantinya akan diselenggarakan secara terpadu dan disesuaikan dengan target sasaran yang sama seperti pemerintah daerah ataupun masyarakat di pedesaan.
Baca juga: BKKBN siapkan 200 ribu tim pendamping untuk turunkan angka "stunting"
Salah satunya adalah kegiatan melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) atau memperkuat Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) guna merubah perilaku masyarakat dalam memahami kekerdilan juga gizi seimbang yang dilakukan oleh insan perguruan tinggi.
“Ada juga program pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat, di antaranya adalah program-program yang memang secara operasional ada di lapangan misalnya untuk KIE, program pemberdayaannya, program intervensi gizi, pemberian makanan tambahan dan lain lain,” ucap Dani.
Dani menyebutkan bila nantinya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akan menjadi koordinator dari lebih 300 perguruan tinggi yang akan melakukan pendampingan kepada keluarga di 318 kabupaten/kota atau sebesar 70 persen kabupaten/kota nantinya akan terdampingi oleh perguruan negeri dalam mengentaskan kekerdilan.
“Bisa kita bayangkan cakupannya sangat masif hampir 70 persen dari seluruh kabupaten/kota kita akan terdampingi baik oleh insan akademik dosennya, perguruan tingginya maupun mahasiswanya,” ujar dia.
Di sisi lain, meskipun nantinya perguruan tinggi ikut mendampingi keluarga, Dani mengatakan seluruh kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal bila tidak ada dorongan dari pihak swasta.
“Untuk mensukseskan program ini, tentunya kami juga sangat mengharapkan dukungan kegiatan terintegrasi dari mitra dunia usaha dan dunia industri dukungan tersebut tidak harus dalam bentuk bahwa ada kontribusi berupa anggaran. Kontribusi bisa dalam bentuk apapun,” kata dia.
Memasuki tahun 2022, kini BKKBN hanya memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk dapat menurunkan angka kekerdilan di Indonesia yang masih 24,4 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Baca juga: BKKBN: Besarnya populasi pengaruhi tingginya jumlah anak yang stunting
Baca juga: BKKBN dan Rumah Zakat teken MoU tunjang pembangunan keluarga
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
