Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kepada pengelola Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Agung Sedayu Group di Jakarta Utara, Rabu.Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL, hal ini harus dipenuhi
"Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL, hal ini harus dipenuhi," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari yang akrab disapa Tari, dalam keterangan saat membuka kegiatan sosialisasi di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan sosialisasi gencar dilakukan KKP untuk memastikan pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha maupun masyarakat, berjalan sesuai aturan sehingga tidak mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
Disebutkan, KKPRL merupakan persyaratan dasar yang harus dimiliki pelaku kegiatan menetap di ruang laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pelaksanaan KKPRL tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
Sosialisasi KKPRL di Kawasan Pantai Indah Kapuk digelar oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, unit pelaksana teknis di bawah naungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.
Kegiatan yang turut melibatkan tim Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tersebut dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Ruang Laut Suharyanto, Kepala Loka PSPL Serang Syarif Iwan Taruna Alkadrie, Direktur Security Agung Sedayu Group Muhamad Rum dan tim, serta perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta.
Melalui sosialisasi, ia berharap Agung Sedayu Group mampu memahami bagaimana pemanfaatan ruang laut terhadap Rencana Tata Ruang Laut dan/atau Rencana Zonasi.
Kemudian mengenai mekanisme KKPRL dalam perizinan berusaha berbasis risiko, alur KKPRL dalam sistem OSS berbasis risiko, proses pemberian persetujuan KKPRL, hak dan kewajiban KKPRL, serta pencatatan, pengadministrasian dan pemutakhiran data KKPRL.
"Kegiatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan mengadministrasikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut secara menetap oleh Perorangan, Badan Usaha, Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional," jelas Tari.
Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan identifikasi pemanfaatan ruang laut di kawasan PIK. Langkah ini sekaligus untuk mendapatkan data pemanfaatan ruang laut eksisting di PIK dan perairan sekitarnya.
Output atau hasil yang diharapkan berupa data dan informasi yang meliputi data nama pemrakarsa (pelaku usaha, pemerintah, pemda, masyarakat), data status perizinan, data luasan total per kegiatan eksisting yang ada.
Melalui tinjauan lapangan, KKP melihat langsung area eksisting yang belum memiliki perizinan KKPRL di PIK 2 diantaranya area jembatan, reklamasi dan area jetty kapal pesiar.
Dari data-data tersebut, lanjutnya, ke depan dapat diperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diperoleh melalui Persetujuan KKPRL (PKKPRL) yang akan dimohonkan para pelaku usaha tersebut, serta data pelaku usaha yang masuk ranah pelanggaran dan informasi lainnya.
Baca juga: Regulasi perizinan berusaha di laut harus libatkan masyarakat pesisir
Baca juga: KKP rampungkan rancangan mekanisme izin berusaha dan instalasi di laut
Baca juga: Menteri Trenggono ajak pemda jaga pemanfaatan ruang laut
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
