Airlangga: Kerja sama berbagai pihak dorong peremajaan sawit rakyat

Kerja sama berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan, koperasi, dan Gapoktan agar target 180.000 hektare bisa dilakukan tahun ini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kerja sama berbagai pihak akan mendorong peremajaan sawit rakyat di Muara Enim, terutama demi mencapai target tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara Penanaman Perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Temu Pekebun Sawit di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam rangka Peringatan Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ulama (NU).

"Kerja sama berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan, koperasi, dan Gapoktan agar target 180.000 hektare bisa dilakukan tahun ini, sehingga petani berjaya, sejahtera, dan Indonesia bisa bangkit pasca pandemi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan kegiatan yang dilakukan adalah penanaman kembali atau replanting sawit di lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Serasa Mulya, Koperasi Maju Bersama, dan Gapoktan Sepakat dengan total luas lahan 328,5 hektare tersebut sudah menjadi program pemerintah serta merupakan bukti nyata dukungan pemerintah.

Komoditas kelapa sawit dipandang sebagai komoditas yang penting bagi perekonomian nasional, maka itu pemerintah terus berupaya untuk mempercepat realisasi program PSR atau replanting dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan mendorong bentuk kerja sama strategis multipihak.

Program PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sebesar 3-4 ton per hektare dan umur tanaman di atas 25 tahun, yang ditargetkan dari tahun 2020-2022 untuk lahan 540 ribu hektare.

Airlangga menjelaskan pembiayaan program tersebut didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp30 juta per hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare tiap pekebun.

"Untuk modal kerjanya seperti beli pupuk dan sebagainya bisa dilanjutkan dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat, yang diberikan grace period selama lima tahun dan besar bunga nya hanya tiga persen karena sisa tiga persennya disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

Ia menuturkan pada tahap pengajuan PSR tahun 2022 di Kabupaten Muara Enim, ditargetkan usulan lahan seluas 1.399 hektare lahan petani yang tergabung dalam 11 Koperasi atau Gapoktan.

Sejak tahun 2017-2022, pelaksanaan Program PSR di Kabupaten Muara Enim telah mencapai luas 4.716 hektare yang tersebar di 15 Desa dan 4 Kecamatan pada lahan milik 17 Koperasi dan Gapoktan.

Kegiatan penanaman perdana PSR di Kabupaten Muara Enim ini dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang baik antara Kemenko Perekonomian, Bank Negara Indonesia (BNI), BPDPKS, dan NU.

"Diharapkan ke depannya para pekebun sawit swadaya dapat termotivasi untuk mengikuti program PSR. Keterlibatan Bupati/Kepala Daerah di wilayah lainnya yang menjadi sentra produksi kelapa sawit pun dapat mendorong untuk mencapai target PSR," ucap Airlangga.

Baca juga: Petani sawit-swasta deklarasi perlindungan hutan stok karbon tinggi
Baca juga: Pemerintah akselerasi peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Siak
Baca juga: Anggota DPR desak kebijakan DMO dan DPO minyak sawit mentah dievaluasi