• Beranda
  • Berita
  • Menko Perekonomian: KUR harus sasar semua sektor

Menko Perekonomian: KUR harus sasar semua sektor

4 Maret 2022 22:23 WIB
Menko Perekonomian: KUR harus sasar semua sektor
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri) berbincang dengan salah satu debitur penerima saat menyerahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/3/2022). ANTARA FOTO/Feny Selly/wsj/aa.
Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat harus menyasar semua sektor, atau tak terpaku hanya pada pertanian, perdagangan dan jasa.

“KUR ini bebas sektornya, jika daerah bisa menyerap tinggi (di pertanian, perdagangan dan jasa) maka bisa diberikan lagi ke sektor-sektor lain,” kata Airlangga saat acara penyerahan KUR secara simbolis ke pelaku UMKM, penenun songket dan petani sawit di Palembang, Jumat.

KUR ini diberikan perbankan penyalur yang ditunjuk pemerintah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Sumsel Babel dengan suku bunga 6,0 persen. Dari bunga itu, pemerintah mensubdisi senilai 3,0 persennya.

Terkait subsidi pemerintah ini, Airlangga mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk menyetujui bahwa bantuan subsidi bunga 3,0 persen itu berlaku hingga Desember 2022 atau diperpanjang dari semula akan berakhir Juni 2022.

“KUR ini diharapkan dapat menggerakan UMKM, dan peremajaan lahan sawit dan sektor lainnya,” kata dia.

Baca juga: Airlangga: Dunia usaha masih perlu bantuan pulihkan pariwisata

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam acara yang sama menambahkan pemerintah mengebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor usaha produktif sejak awal tahun 2022 untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sejauh ini, pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR mencapai Rp55 triliun hingga 28 Februari 2022 untuk 1,26 juta debitur.

Dengan demikian total outstanding KUR hingga 28 Februari tercatat mencapai Rp412 triliun dengan rasio kredit macet (NPL) 0,6 persen (batas ambang 5,0 persen).

Sejauh ini porsi terbesar KUR disalurkan ke sektor perdagangan dengan porsi mencapai 44,8 persen, disusul sektor pertanian 30,5 persen dan sektor jasa 13,7 persen.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan plafon KUR pada tahun ini sebesar Rp373,17 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari target perubahan penyaluran KUR pada 2021 sebesar Rp285 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen yang semula ditetapkan hingga Juni 2022 menjadi Desember 2022.

Baca juga: Menko Perekonomian sebut penyaluran KUR di Papua capai Rp1,4 triliun

Selain itu pemerintah pun menaikkan plafon minimal KUR dari Rp10 juta - Rp100 juta, dari sebelumnya hanya Rp10 juta - Rp50 juta. Sejauh ini terdapat tiga jenis KUR yakni super mikro Rp3 juta-Rp10 juta, KUR mikro Rp10 juta-Rp100 juta dan KUR Kecil Rp100 juta-Rp500 juta.

Darmonoto, petani sawit dari Desa Cipta Praja, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan dirinya merasa terbantu oleh adanya program KUR ini. Sebelumnya, ia sudah mengakses program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2019, dengan mendapatkan bantuan Rp25 juta per hektare untuk meremajakan lahan seluas 4 hektare.

"Adanya KUR ini sangat terbantu sekali, karena lahan yang diremajakan itu butuh perawatan. Saya mendapatkan pinjaman Rp100 juta dari bank dengan bunga hanya 6,0 persen per tahun," kata dia.

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022