“Pengaturan penggunaan Pertalite itu jadi kepentingan bersama. Penegakan hukum oleh aparat ini bisa langsung melakukan tindakan, peranan penegak hukum sangat besar. Jangan sampai ada upaya penimbunan,” ujar Satya Wira Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.
Apalagi BBM dengan kadar oktan (RON) 90 yang dijual Pertamina ini paling murah dibandingkan produk serupa dari pesaing, selain penggunaannya juga paling banyak dibandingkan jenis BBM lainnya. Sepanjang 2021, konsumsi Pertalite mencapai 23 juta Kilo Liter (KL), naik 30 persen dibandingkan 2020 yang tercatat 18 juta KL.
Satya mengatakan dalam upaya mengamankan pasokan Pertalite diperlukan penegakan hukum dari aparat keamanan agar tidak terjadi kelangkaan. Langkah ini juga penting untuk mencegah adanya potensi tindakan dari pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak seperti mengoplos atau penimbunan BBM.
Menurut Satya, penegakan hukum akan menjadi kunci supaya tidak terjadi penyelewengan di lapangan. Satya tidak menampik apabila ada komoditas yang sama tetapi memiliki dua harga yang berbeda, pasti ada saja yang ingin memanfaatkan perbedaan harga tersebut untuk keuntungan sendiri.
“Itu yang harus mendapatkan sorotan dari penegak hukum agar tidak ada orang berebut, dan chaos,” katanya dalam diskusi daring.
Potensi penyalahgunaan Pertalite cukup tinggi apalagi harganya paling murah dibandingkan pesaing. Di sisi lain, harga Pertalite juga tak pernah naik sejak tiga tahun lalu. Pada 5 Januari 2019, Pertamina bahkan menurunkan harga Pertalite dari Rp7.800 menjadi Rp7.650 per liter untuk wilayah Jadebotabek.
Menurut Satya, sejauh ini belum terlihat dan mendengar kelangkaan yang menimbulkan masalah sosial tinggi. Dengan demikian, yang diperlukan adalah Pertalite benar-benar digunakan oleh mereka yang membutuhkan.
Irto P Gintings, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga-Subholding Upstream Pertamina, mengatakan Pertamina selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya penimbunan BBM. Kerja sama dengan aparat penegak hukum terutama selama ini kasus terkait penimbunan bahan bakar subsidi.
“Kami ada 7.000 SPBU di seluruh tanah air. Insya Allah pasokan Pertalite aman. Pertalite disalurkan ke seluruh lokasi regional yang dikelola Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga meminta Pertamina memastikan keandalan dan ketersediaan BBM di dalam negeri. Dia mengakui, sejauh ini belum ada laporan kelangkaan BBM yang diterima YLKI sehingga diyakini BBM di tanah air termasuk jenis Pertalite yang paling banyak penggunanya masih aman.
“Saya kira pasokan cukup baik, tidak ada kelangkaan. Hanya saja pengawasannya memang harus diperkuat untuk mencegah adanya oknum yang menyalahgunakannya karena harga BBM jenis lain kan tinggi,” katanya.
Baca juga: DEN ajak Science 20 dukung RI capai target bebas karbon tahun 2060
Baca juga: DEN: RUED Provinsi jadi dasar percepatan transisi energi
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
