Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi adalah langkah tegas pemerintah yang diperlukan untuk menindak para spekulan dan tengkulak yang mengambil keuntungan di saat masyarakat kesulitan mengakses minyak goreng.
“Kalau ada yang bilang penimbun adalah warga itu tidak benar. Tapi kalau yang menimbun minyak goreng adalah spekulan-spekulan, bisa jadi benar. Maka kemudian kalau spekulan itu ditindak secara hukum saya setuju karena menimbulkan keresahan dan menimbulkan instabilitas pangan di Indonesia,” kata Baidowi yang merupakan politisi PPP.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadianto juga mendukung langkah Menteri Perdagangan menggandeng penegak hukum mengusut penimbun minyak goreng adalah langkah yang tepat.
Baca juga: KSP: Pemerintah pastikan distribusi bahan baku minyak goreng merata
“Kalau saya melihatnya sudah tepat. Karena persoalannya selama ini ada tiga yang menyebabkan harga minyak goreng bermasalah. Satu, lemahnya political will. Jadi political will dari pemerintah itu lemah sekali, sehingga mudah sekali dipermainkan sistemnya oleh bahasanya tengkulak atau calo yang cari keuntungan,” katanya.
Persoalan lainnya, kata Trubus, adalah soal tata kelola, dan lemahnya dalam hal penegakan hukum.
“Ketika pelaku diproses, ini akan membuat public trust atau kepercayaan publik akan tumbuh. Karena kalau tidak, kejadian ini akan terus menerus,” katanya.
Trubus berharap agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan serta tegas dan tidak setengah-setengah.
Dukungan lain datang dari ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Polisi untuk menindak penjual minyak goreng mahal dianggap tepat.
Ia berpendapat bahwa Polisi diperlukan untuk mengawasi proses rantai pasok yang panjang dari produsen, hilir, sampai konsumen. "Polisi ini adalah salah satu instrumen," kata Yusuf.
Baca juga: Badan Pangan Nasional akan bantu jaga stabilitas harga minyak goreng
Yusuf menilai tindakan Mendag Lutfi menggandeng Polisi untuk mencegah terjadinya penimbunan yang kemudian diikuti dengan naiknya harga minyak goreng di pasaran, sangat tepat dilakukan, terutama di momentum menjelang Ramadhan.
Namun demikian, Yusuf menekankan bahwa kepolisian hanya merupakan salah satu instrumen dan perlu langkah lain untuk menstabilkan harga minyak goreng atau mencegah kelangkaan di pasaran.
Menurut dia, terdapat jenjang antara sinyal dari pemerintah saat mengeluarkan kebijakan namun tidak ditangkap oleh masyarakat sehingga terjadi panic buying yang kemudian berakibat pada naiknya harga minyak goreng. "Padahal pemerintah sudah keluarkan kebijakan subsidi, atau DMO kebijakan harga dalam negeri," kata Yusuf.
Sebelumnya Mendag mengatakan bahwa membutuhkan pelibatan Polri demi memastikan HET benar-benar diberlakukan di pasaran.
Menurut Mendag saat ini seharusnya harga minyak goreng sudah sesuai HET karena stok di dalam negeri dalam kondisi melimpah dari kebijakan domestic market obligation (DMO).
"Barang minyak DMO itu melimpah cukup untuk lebih dari satu satu bulan, jadi kalau ditanya kapan stabil? Mestinya sudah berlangsung, dan harga sudah turun, kalau liat rerata nasional harga sudah turun sudah Rp 16.000 lebih Rp 2.000 dari Harga HET 14.000," kata Lutfi.
Baca juga: Mendag: Stok minyak goreng melimpah, HET tak dicabut
Baca juga: Mendag naikkan DMO minyak goreng jadi 30 persen
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
