Ia menjelaskan pemerintah masih terus mengupayakan pencapaian target penurunan kekerdilan hingga 14 persen di tahun 2024. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Jokowi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
"Prevalensi kekerdilan secara nasional sekarang 24,6 persen. Dua tahun terakhir rata rata mengalami penurunan 1,7 persen. Presiden Jokowi memiliki target per tahun turun 3 persen," ujar Menko PMK Muhadjir dalam kegiatan Dialog Kelerdilan di Pendopo Kantor Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, langkah-langkah untuk memerangi kekerdilan terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, di antaranya adalah melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan bayi sejak 1.000 hari awal kehidupan.
Baca juga: Beragam warna hiasi perjalanan pemerintah perangi kekerdilan
Baca juga: BKKBN: Waktu Indonesia untuk raih bonus demografi kian maju
Selain itu juga ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak serta memenuhi kebersihan. Serta keberadaan jamban yang terawat kebersihannya dan menjadi kelayakan kesehatan.
Sisi lain, para pendamping desa, kader-kader PKK, serta bidan juga diikutsertakan dalam penanganan kekerdilan sejak hulu hingga hilir. Di hulu bisa dilakukan pendampingan calon pengantin kemudian sosialisasi terkait kesehatan reproduksi, makanan bergizi, hingga kemudian di hilir bisa dilakukan pendampingan.
"Para calon pengantin juga harus disiapkan setidaknya dalam tiga hal. Ketiganya tersebut adalah mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin, memiliki kemampuan bertanggung jawab secara ekonomi, serta memiliki kesehatan keluarga seperti sanitasi lingkungan," kata dia.
Ia menjelaskan fokus penurunan kekerdilan tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka tertinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai nol kasus kekerdilan.
Pihaknya optimistis akan semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka kekerdilan hingga di bawah 14 persen.
Beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka tertinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Secara umum, Menko Muhadjir mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka kekerdilan di wilayahnya. Di Kabupaten Madiun, prevalensinya berada di angka 15,9 persen, sehingga setidaknya kurang 1,9 persen lagi untuk memenuhi target yang ditentukan. Angka itu menurun signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 24,94 persen.
Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan penanganan kekerdilan di Kabupaten Madiun tidak terfokus pada satu dinas saja. Namun, penanganan kelerdilan dilakukan dengan sistem Integrated Development Plan yang artinya sinergi seluruh OPD karena masalah kekerdilan adalah masalah yang kompleks.
"Kita memang kurang sedikit untuk mencapai target 14 persen. Setiap OPD memiliki tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan bersinergi," kata Bupati Ahmad Dawami.
Selain itu, Pemkab Madiun juga membentuk tim percepatan penurunan kekerdilan. Tim itu intensif melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerdilan.
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Madiun, selain berdialog soal penurunan angka kekerdilan, Menko PMK juga memantau penyaluran bansos di Kecamatan Wonoasri.
Menko PMK Muhadjir juga menghadiri secara daring acara dies natalis sekaligus peresmian fasilitas kampus UNS oleh Presiden RI di Kampus PSDKU UNS Kabupaten Madiun di Jalan Imam Bonjol, Sumbersoko, Pandean, Kecamatan Mejayan.*
Baca juga: BKKBN: Lahirnya anak dalam keadaan kerdil ditentukan dari dua generasi
Baca juga: BKKBN Jambi dan perguruan tinggi bersinergi turunkan angka kekerdilan
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
