"Tema utama yakni perubahan iklim, yang telah disepakati dalam IPU ke-143 di Madrid tahun lalu," kata Hafisz dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Namun, kata dia, pembahasan itu tidak tertutup kemungkinan untuk dibahas. Alasannya, menyangkut keamanan dunia, dimana separuh Asia dan Eropa sudah dalam masa mencekam.
Baca juga: Putu Supadma: Warga Bali antusias sambut IPU ke-144
"Tidak menutup kemungkinan peserta sidang akan meminta hal itu dibahas, tergantung kekuatan dari beberapa negara yang mengajukan," kata Hafisz
Dia menjelaskan ditahap terakhir sidang terdapat general debat, yang menghasilkan rekomendasi satu usulan terkahir dari usulan yang telah disepakati.
"Bisanya dilakukan secara voting, atau kalau bisa musyawarah," ujarnya.
Dia mencontohkan, saat IPU di Madrid, Indonesia bersama 70 negara mengusulkan resolusi intimidasi hak asasi manusia di Palestina. Tetapi menurun tinggal 20 negara, setalah adanya usulan terkait perkembangan COVID-19 varian Omicron yang sedang menyebar di Afrika.
Baca juga: BKSAP: Masyarakat Indonesia diharapkan dapat keuntungan dari IPU
"Sehingga kami menarik kembali resolusi itu menjadi agenda COVID-19," ungkapnya.
IPU merupakan forum demokrasi terbesar kedua sedunia setalah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Dari 121 negara yang memastikan hadir, kalau setengahnya setuju membahas ketegangan Rusia dan Ukraina, ya harus dibahas. Kami harus siap," katanya menegaskan.
Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema "Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change".
Baca juga: BKSAP: Parlemen Indonesia tawarkan empat poin pembahasan di IPU ke-144
Pewarta: Fauzi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
