BKKBN: Tak bisa sama ratakan cara hadapi kekerdilan di tiap daerah

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan pemerintah tidak bisa menyamaratakan cara yang diterapkan guna menghadapi kekerdilan (tengkes) di tiap daerah.

“Harus ada treatment khusus. Sebetulnya kita bisa membuat kebijakan bantuan untuk daerah yang angka kekerdilannya tinggi, harus ada yang jangka panjang,” kata Hasto saat ditemui ANTARA di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis.

Hasto menekankan pemerintah tidak bisa menggunakan cara yang sama, karena setiap daerah memiliki angka prevalensi yang berbeda, adanya perbedaan kondisi geografis wilayah, budaya dan ketersediaan pangan.

Baca juga: Angka kekerdilan Timor Tengah Selatan tertinggi di NTT

Walaupun berbeda, penanganan khusus di tiap daerah, kata dia, harus tetap memperhatikan pemenuhan gizi yang seimbang pada setiap anak, termasuk ibu hamil dan menyusui.

Hasto mencontohkan guna mengentaskan kekerdilan pada anak di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat telah memberikan bantuan berupa beras yang sudah terfortifikasi dan mengandung zinc, asam folat dan zat besi.

Daerah lain juga dapat mencontoh Wonogiri yang dapat menurunkan angka kekerdilan dengan baik, melalui pemanfaatan lahan pertanian yang dimiliki warga.

Hal itu dilakukan karena sebagian besar penduduk desa tersebut, memiliki kondisi ekonomi yang sulit, sehingga kebutuhan anak-anak menjadi tidak terpenuhi dengan baik. Angka prevalensi di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga berada pada angka 48,3 persen.

“Kalau kita doktrin calon pengantin harus makan ini sampai hamil, memang ini akan riil. Karena, ada asam folat, ada zincnya, kalau mereka penuh makan ini sampai hamil,” ucap Hasto.

Menurut Hasto, meski pemerintah pusat telah menggencarkan berbagai upaya, pemerintah daerah perlu memikirkan cara-cara strategis dan berkelanjutan karena permasalahan kekerdilan tidak hanya terpaku dari kurangnya asupan gizi.

Baca juga: BKKBN dorong penurunan kekerdilan di 12 provinsi prioritas

Baca juga: BKKBN: Cegah kekerdilan dengan memanfaatkan sumber daya lokal

Tetapi, juga kemiskinan ataupun kurangnya pengetahuan terkait kesehatan. Sehingga, diharapkan masalah utama kekerdilan daerah dapat ditangkap oleh pemerintah daerah dan memberdayakan pangan lokal agar perekonomian menjadi hidup sembari memenuhi gizi anak.

Sedangkan salah satu daerah yang menurutnya dapat menjadi contoh baik dalam mengentaskan kekerdilan adalah Kota Batam, Kepulauan Riau. Dimana pemerintah daerahnya memperkuat kerja sama penuh, baik antar-CSR maupun menggerakkan perguruan tinggi untuk membantu keluarga yang berisiko terkena kekerdilan.

“Menurut saya pemerintah daerah berperan penting, karena masalah kemiskinan menjadi salah satu dari lingkaran penyebab. Kemudian ada pengetahuan dan macam macam. Makanya harus direkayasakan (cara penanganannya),” kata Hasto.