Presiden RI Joko Widodo meminta kepada kepala daerah untuk bekerja sama dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting (tengkes) hingga di bawah 14 persen pada 2024.Angka prevalensi tengkes di Kabupaten TTS tertinggi di NTT, bahkan se-Indonesia.
"Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai," kata Presiden saat meninjau program percepatan penurunan tengkes di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, yang dipantau secara virtual, Kamis.
Presiden mengapresiasi pelaksanaan kegiatan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Menurut dia, kegiatan yang berkaitan dengan tengkes seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah.
"Belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak. Kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga," kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara mengatakan bahwa Pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.
Intervensi tersebut perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen pada tahun 2024 tercapai.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa secara langsung Presiden Jokowi menyampaikan permasalahan mengenai tengkes di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka tengkes di NTT.
"Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk lebih, kerja lebih keras lagi," kata Hasto.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS dengan angka prevalensi tengkes tinggi.
Bahkan, angka prevalensi tengkes di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan se-Indonesia.
Baca juga: Presiden: Perlu pendampingan calon pengantin untuk cegah tengkes
Baca juga: Presiden soroti rumah tak layak huni penyebab kekerdilan di NTT
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
