Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, hadirnya pandemi COVID-19 memberi andil yang besar memperlambat penurunan stunting (kekerdilan) di Tanah Air.
“Jadi, COVID-19 memang punya andil besar terhadap lambatnya kami menangani kekerdilan. Bahkan, beberapa kota seperti di Propvinsi Nusa Tenggara Timur ini mengalami kenaikan drastis,” kata Muhadjir saat ditemui ANTARA di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.
Muhadjir menuturkan meskipun dalam dua tahun terakhir negara berhasil menurunkan angka prevalensi kekerdilan sebesar 1,7 persen per tahun, COVID-19 memberikan pukulan besar bagi pemerintah Indonesia.
Baca juga: Presiden minta angka prevalensi tengkes 14 persen tercapai 2024
Hadirnya pandemi COVID-19 memperlambat gerak penanganan kekerdilan pada anak, sehingga beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan secara drastis.
Padahal, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024, pemerintah perlu menurunkan 3 hingga 3,5 persen per tahunnya. Artinya, dengan rata-rata penurunan angka prevalensi yang kini berhasil dicapai, pemerintah hanya perlu menambahkan sekitar 1,3 persen lagi, sehingga laju penurunan bisa secara konsisten terjadi.
“Selama COVID-19 tidak ada, insya Allah dengan kerja keras BKKBN dan kementerian juga pemerintah daerah, saya kira akan tercapai,” kata dia.
Menurut Muhadjir, apabila angka prevalensi 14 persen tidak bisa turun secara parsial, setidaknya angka tersebut dapat diraih melalui agregat nasional. Sebab, ada kabupaten/kota yang hingga kini masih memiliki angka kekerdilan menyentuh 30 hingga di atas 40 persen.
Oleh sebab itulah, ia meminta agar seluruh pihak terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar angka stunting dapat menurun dengan cepat dan negara dapat membentuk generasi unggul.
Selain menjaga protokol kesehatan agar percepatan penurunan kekerdilan menjadi lebih cepat, Muhadjir juga meminta agar semua pihak berkolaborasi bersama-sama guna mengatasi masalah kekerdilan.
Baca juga: Presiden soroti rumah tak layak huni penyebab kekerdilan di NTT
Baca juga: BKKBN: Kunjungan Presiden ke NTT bentuk keseriusan hadapi stunting
“Itulah yang kita harus tangani sungguh-sungguh. Jadi, secara agregat nasional itu bisa. Karena, saat ini sudah ada kabupaten/kota yang angkanya di bawah 10 persen. Sehingga, nanti secara rata-rata kalau 14 persen, insya Allah asal kerja keras bisa,” ucap Muhadjir.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
